ACEH, Berita HUKUM - Situasi jelang pesta rakyat pada 9 April 2014 mendatang kian memanas dan tak terelakkan. Hampir setiap hari terjadi aksi teror dan keributan antara partai politik di Aceh.

Menanggapi hal ini, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar meminta kepada seluruh kontestan ataupun para peserta Pemilihan Umum (Pemilu), dan para cal ...Berita Selengkapnya

SWEDIA, Berita HUKUM - Surat singkat ini adalah inisiatif pribadi dan sebagai tanggapan dari daftar Wali Nanggroë versi Qanun nomor 8/2012 yang ditenggarai sebagai bagian dari manipulasi sejarah. Daftar tersebut kemudian dipublikasikan oleh Hr Serambi Indonesia, Senin, 16 Desember, pada halaman 11. Sebagaimana rilis yang diterima BeritaHUKUM.com da ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Menurut versi Pemerintah Aceh menilai pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, yang dilantik pada Senin (16/12) sudah sah sesuai prosedur hukum. Meskipun ada beberapa point di pasal 2 Qanun No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang belum diklarifikasikan dengan pemerintah pusat.

Kepada BeritaHUKUM.com, S ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) merasa prihatin dengan sikap Kapolda Aceh yang memberikan pengamanan terhadap pengukuhan Wali Nangroe (WN) oleh DPRA, alasan Kapolda tidak hanya mengamankan saja, itu tidak logis, padahal jelas jelas acara pengukuhan tersebut adalah tindakan 'makar' terhadap pemerintah pusat, tapi justru Kapo ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Banser Rakyat Aceh (BRA) Provinsi Aceh Efendi (Coboy), meminta Pemerintah Pusat untuk tidak memaksakan kehendak, melantik Malek Mahmud sebagai Wali Naggroe Aceh, karena Malek Mahmud bukanlah sosok yang dipilih oleh rakyat Aceh secara menyeluruh.

Pemerintah harus mendengar dan menerima aspir ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Reza Fandi (20/10) lalu salah seorang anggota masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Bersatu Masyarakat (KBM) Lhokseumawe-Aceh Utara, dilaporkan babak belur akibat diserang oleh Tim Relawan Aceh (TRA) Lembaga Sosialisasi Memorandum of Understanding (Les MoU).

Korban yang merupakan warga Panteu Breuh, Baktiya, ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Ratusan masyarakat dan mahasiswa, yang tergabung dalam Koalisi Bersatu Masyarakat (KBM) Lhokseumawe-Aceh Utara dan Gabungan Mahasiswa Malikussaleh (GMM), menggelar aksi damai menolak Qanun No.8/2012 tentang Wali Nangroe, dan menolak Malek Mahmud sebagai Wali.

Aksi damai tersebut berlangsung di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumaw ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Penetapan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe Aceh, dan rencana pelaksanaan pengukuhan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh, dinilai sangat tidak sesuai dengan semangat Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan amanah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005 silam.

"Kami menilai telah terjad ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banser Rakyat Aceh (BRA), mengingatkan Pemerintah Zikir dan DPR Aceh jangan memaksakan kehendak terhadap bendera bulan bintang, lambang Singa buraq dan Qanu Wali Nangroe .

Karena, tidak semua rakyat Aceh setuju pada Bendera Bulan Bintang dan Lambang Singa Buraq, hal tersebut disampaikan Ketua ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Acheh Future mendesak Presiden Republik Indonesia SBY untuk mengkaji ulang terhadap Agenda Pelantikan Wali Nanggroe di Aceh.

Hal tersebut di sampaikan ketuanya Razali Yusuf pada awak media ini, terkait kecaman dan pro-kontra terhadap pelantikan Wali Nanggroe Malek Mahmud, yang akan terganggu perdamain di Aceh, apa la ...Berita Selengkapnya