JAKARTA, Berita HUKUM - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini masih dalam proses pembahasan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang, DPR melimpahkan ke Pemerintah terkait fokus pembahasan RUU KUHP.

"Posisi saat ...Berita Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung keinginan pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dia menilai KUHP sebagai induk hukum pidana juga butuh diperbaharui seiring perkembangan zaman.

"Komisi III menyambut baik keinginan pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, DPR RI bersama pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyelesaikan 99 persen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan telah siap untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Unda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui ada keberatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM penggiat anti korupsi terhadap Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah dibahas DPR. Salah satunya, RUU ini dianggap memperlemah KPK.

"Saya tegaskan bahwa RUU KHUP ini tidak d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali membicarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan seluruh lembaga terkait untuk melakukan konsolidasi terkait pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III, Taufiqulhadi menilai pencantuman Pancasila dalam RUU KUHP menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap ideologi bangsa yang sudah teruji kesaktiannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDP (Rapat dengar pendapat) Panja RUU KUHP Komisi III dengan sejumlah ahli hokum dan pakar politik di ruang rapat Komisi I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR akan memulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki di ruang rapat Komisi III Kamis (18/6) siang.

Anggota Komisi I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan tugas sebagai anggota Komisi III. Salah satu misi penting yang ingin dituntaskannya pada periode lima tahun ke depan adalah menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"I ...Berita Selengkapnya

MAKASAR, Berita HUKUM - Pemberantasan korupsi harus berjalan dari hulu ke hilir. Berdasarkan survei yang dilakukan KPK di 10 kota besar di Indonesia, hasilnya terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik uang. “Tetapi untuk sikapnya, pemilih memperoleh nilai merah,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain dalam diskusi publik “Prospek Politik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat berencana memasukkan pasal mengenai praktek ilmu santet pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Santet ini merupakan realitas bangsa, jadi kita pilih mana, orang yang dituduh memiliki santet dihakimi oleh masyarakat, dibunuh di jalanan atau diproses di pengadilan? ...Berita Selengkapnya