|
|||||
| Presiden Harus Keluarkan Perpres Guna Capai Target Investasi | 2021-08-30 19:54:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan setingkat Perpres guna membantu Kementerian Investasi bisa merealisasikan target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Selama ini belum ada aturan mengikat terkait hal tersebut, sehingga ia khawatir perbedaan regulasi kement ...Berita Selengkapnya |
||||
| Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi | 2018-11-18 05:35:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI). |
||||
| Perpres No 30/2015: Badan Usaha Bisa Talangi Dana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Wednesday 25 Mar 2015 11:09:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penga ...Berita Selengkapnya |
||||
| Inilah Perpres Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang | Wednesday 04 Feb 2015 00:35:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selain penggabungan beberapa Kementerian, dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat beberapa kementerian yang benar-benar baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, di antaranya adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. |
||||
| Termasuk Komisi Hukum Nasional, Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural | Friday 12 Dec 2014 17:13:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural. |
||||
| Pemerintah Luncurkan Rencana Broadband Indonesia 2014-2019 | Wednesday 24 Sep 2014 07:43:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya menciptakan pembangunan dan pemanfaatan pitalebar atau broadbrand, yakni akses internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung, yang efektif dan efisien, pemerintah meluncurkan Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 yang ditandatangani o ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presiden Cabut Wewenang Hansip dan Wankamra dalam Ketertiban Umum | Tuesday 16 Sep 2014 04:19:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014, yang ditandatanganinya pada 1 September 2014, mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelak ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Dirikan Sekolah Tinggi Multi Media di Yogyakarta | Saturday 03 May 2014 00:36:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdidik dan profesional di bidang komunikasi dan informatika, pemerintah mendirikan Sekolah Tinggi Multi Media yang bekedudukan di Yogyakarta. Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Preside ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presiden Cabut Perpres Fasilitas Kesehatan Kepada Pejabat | Tuesday 31 Dec 2013 09:24:57 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tantang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Haki ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presiden Keluarkan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian | Saturday 16 Mar 2013 09:21:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas, dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedi ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
