| Kasus Suap Rektor Unila |
|
|
| |
| KPK Diminta Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Suap Rektor Unila Karomani | 2023-01-25 20:08:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menetapkan tersangka baru sebagai pihak penyuap dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022.
Penasihat hukum mantan Rektor Unila Karomani, Resmen Kadafi mengatakan, selama dua pekan terakhir, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU ...Berita Selengkapnya |
| OTT KPK Ciduk Rektor Unila di Bandung, Prof Karomani Diduga Terima Suap Penerimaan Mahasiswa Baru | 2022-08-20 23:22:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menciduk Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Karomani di kota Bandung, Jawa Barat. Karomani diduga menerima uang suap dari hasil penerimaan mahasiswa baru senilai sekitar Rp 2 miliar.
"Terkait dugaan korupsi suap penerimaan mahasiswa ba ...Berita Selengkapnya |
| Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap | 2022-08-12 09:57:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Pemalang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Peristiwa OTT itu dibenarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
"Betul pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sore KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati atas nama MAW," ujar Firli, dikutip dari cnnindonesia, Jum'at (12/8).
Dikatak ...Berita Selengkapnya |
| Sidang Lanjutan Kasus Suap Rp 5,7 Milyar Terdakwa AGM Bupati Penajam Paser Utara | 2022-06-17 21:22:30 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi suap dengan total senilai Rp 5,7 milyar terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Maa'ud (AGM) dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintahan PPU yang di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dengan agenda pemeriksaan Saksi pada, Rabu (15/6/2022) ...Berita Selengkapnya |
| Pengacara Tegaskan Hendriko Sembiring Tidak Memberi Suap Ke Bupati Pakpak Bharat | 2018-11-30 11:39:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka Hendriko Sembiring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan pemberian suap kepada Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, dinilai tidak tepat.
Hal itu disampaikan Astra Putra Surbakti selaku kuasa hukum Hendriko Sembiring. "Dan dalam kasus ini klien saya tidak terlibat, bukan pemberi suap ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Daerah Kaur Terkesan Ragu Sikapi ASN Tersandung Kasus Suap | 2018-08-02 07:11:31 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Kabupaten Kaur sesuai UU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 tentang Otonomi Daerah sebagai daerah yang memiliki wewenang penuh terhadap keputusan yang perlu diambil, baik penegakkan hukum maupun perencanaan yang lain.
Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Kaur, Nandar Munadi, M.Si bahwa saat ini tengah melakukan proses pend ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Suap Perizinan, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara | 2018-07-07 10:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari selaku terdakwa dalam kasus suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7) dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyas ...Berita Selengkapnya |
| KPK Tetapkan 4 Pejabat Menjadi Tersangka OTT Suap di Provinsi Jambi | 2017-11-30 10:40:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam dugaan suap yang berkaitan untuk mendapatkan Pengesahan RAPBD Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari peristiwa tangkap tangan yang ter ...Berita Selengkapnya |
| Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M | 2017-06-21 15:52:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya menjadi tersangka penerimaan suap terkait fee proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Ridwan Mukti menerima uang Rp 1 miliar dari total fee Rp 4,7 miliar yang dijanjikan pengusaha pemenang proyek.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penagkapan menyit ...Berita Selengkapnya |
| Kasus Suap Bupati Klaten Politisi PDIP: Ada Kaitan Dinasti Politik dan Korupsi? | 2017-01-03 08:06:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini, serta tujuh orang lainnya pada, Jumat (30/12) dengan barang bukti lebih Rp2,1 miliar menurut pengamat, membuktikan kaitan erat dan signifikan antara dinasti politik dan korupsi, namun hal ini dibantah oleh Gubernur Jawa Tengah ...Berita Selengkapnya |
|
|