| ICW |
|
|
| |
| Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Pimpinan KPK Periksa Pahala Nainggolan | 2019-02-02 00:07:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu petingginya, yakni Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, berupa pemberian bantuan terhadap korporasi untuk menandatangani surat tanggapan KPK atas permohonan b ...Berita Selengkapnya |
| Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI | 2016-02-20 20:46:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga non pemerintah Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menghadiri sidang sengketa informasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai termohon pada hari Jumat (19/2).
Seperti diketahui bahwa hampir 6 bulan yang lalu bahwa ICW dengan menggunakam mekanisme UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaa ...Berita Selengkapnya |
| ICW Somasi Menkumham dan Protes Jokowi pada Proses Pemilihan Calon Kapolri | Monday 12 Jan 2015 07:23:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Corruption Watch (ICW) melayangkan surat somasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Menkumham tahun 2013. SE yang dibuat untuk mengatur pemberlakukan PP Nomor 99 Tahun 2012 itu dinilai membuka peluang koruptor untuk mendapa ...Berita Selengkapnya |
| ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar | Monday 07 Apr 2014 19:24:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Divisi Korupsi, Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan mengungkapkan sinyalemen money politik dalam Pemilihan Umum Legeslatif (Pileg Legislatif) pada Rabu April 2014 mendatang, dimana ICW menemukan data, bahwa akan ada serangan paska bayar terhadap para pemilih yang mencoblos sesuai dengan ...Berita Selengkapnya |
| KJP Bermasalah, Jokowi Belum Berprestasi di Jakarta | Monday 31 Mar 2014 21:56:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir adanya temuan bermasalah dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Hal tersebut dinilai karena sikap Jokowi yang terlalu terburu-buru menjaga pencitraannya meskipun sistemnya belum siap.
Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dim ...Berita Selengkapnya |
| Transparansi Dana Kampanye, Sandaran Kepercayaan Publik pada Partai | Tuesday 11 Mar 2014 10:56:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Integritas partai dapat dinilai dari tata kelola keuangan dan sumber pendanaannya. Semakin transparan dan mampu dipertanggungjawabkan, berarti partai semakin dapat dipercaya.
Aktivis Transparansi Internasional Indonesia Ibrahim Fahmi Badoh menjelaskan bahwa laporan dana kampanye merupakan indikator penyelenggara pemilu se ...Berita Selengkapnya |
| "Balsem" untuk MK, Sang Benteng Terakhir yang Tak Boleh "Masuk Angin" | Sunday 15 Dec 2013 22:30:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyambangi Mahkamah Konstitusi hari Jumat (13/12). Diterima Ketua MK Hamdan Zoelva, koalisi menyerahkan balsem dan koin raksasa sebagai simbol “kerokan”, lambang harapan agar MK tidak lagi “masuk angin”. MK harus berbenah, kembali menjadi penjaga konstitusi yang antikorupsi, dan mewaspad ...Berita Selengkapnya |
| ICW Curiga Menteri BUMN dan Keuangan Restui Aset BUMN Dilepas | Sunday 17 Nov 2013 16:53:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan Menteri Keuangan, Chatib Basri, merestui pelepasan aset BUMN dari negara karena bergeming atas permohonan uji materi UU Keuangan Negara dan BPK ke Mahkamah Konstitusi.
"Jangan-jangan menteri BUMN dan menteri keuangan itu merestui permohonan uji ma ...Berita Selengkapnya |
| ICW: Kerugian Negara di Sektor Kehutanan Mencapai Rp 691 Triliun | Sunday 27 Oct 2013 20:26:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data kejahatan dalam sektor Korporasi di bidang kehutanan, dimana sebagai subjek pidana sejak dahulu sebenarnya telah ada aturan pada tahun 1951 sebagai hukum positif Indonesia.
Kejahatan korporasi sejauh ini tidak dapat menjerat pengurus korporasi sebuah perusahaan sebagai pelaku ...Berita Selengkapnya |
| Terungkap, Tiap Tahun ICW Dapat Dana Ratusan Juta dari KPK | Saturday 06 Jul 2013 18:58:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ternyata sudah sejak lama Indonesian Corruption Watch (ICW) menerima bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu berjumlah sekitar Rp 400 juta-Rp 450 juta yang diberikan rutin tiap tahun.
Begitu dikatakan politisi Partai Golkar, Nudirman Munir k ...Berita Selengkapnya |
|
|