JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dan kewenangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dinilai berlebihan. Hal inilah yang menjadi alasan PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Keinginan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri masih sangat tinggi. Dari penelusuran BeritaHUKUM.com dari berbagai media sumber, berbagai alasan yang cukup kuat dari calon dan pekerja dari Indonesia, dimana persoalan ekonomi pribadi maupun keluarga, ingin mencari modal usaha tanpa bunga, re ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengrebekan sarang penampungan TKI Ilegal yang rencananya siap akan diberangkatkan ke luar negeri, ditemukan di daerah Asem baris, atau tepatnya Jl. K No.5 RT 5 RW10, Kelurahan Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan, yang tangkap langsung oleh pihak Tim Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) y ...Berita Selengkapnya

SUKABUMI, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan TKI tidak diperbolehkan bekerja ke luar negeri tanpa rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten/kota.

"TKI tidak boleh lagi ke luar negeri tanpa rekomendasi Kadisnaker. Itu sistem yang telah diban ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan BNP2TKI merupakan satu-satunya lembaga Pemerintah Indonesia yang diundang untuk hadir pada Kongres Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sedunia yang akan diadakan di Doha, Qatar.

Kongres KADIN sedunia ini akan dihadir ...Berita Selengkapnya

SERANG, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) perlu penguatan embarkasi dan debarkasi dalam pemberangkatan dan pemulangan TKI.

Embarkasi untuk mengantarkan TKI ke luar negeri dan debarkasi untuk pemulangan TKI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - BNP2TKI, Jumat (1/2) - Biro Organisasi dan Kepegawaian BNP2TKI telah memberhentikan 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BNP2TKI dan BP3TKI di daerah sepanjang 2012. Keempat PNS ini terbukti telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu diatur bahwa bagi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - BNP2TKI, Kamis (3/1) – Peran aktif pemerintah kabupaten/kota sangat perlu dalam pemberantasan calo TKI agar memberikan perlindungan maksimal terhadap calon TKI/TKI.

Demikian rekomendasi dari tiga penelitian yang dipaparkan dalam acara Workshop Puslitfo BNP2TKI di Jakarta, Kamis (3/1).

Penelitian dari Puslitfo BNP2TKI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman RI mengancam akan memberi sanksi terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) karena lembaga itu dinilai tidak maksimal dalam melayani kepentingan TKI.

Anggota Ombudsman RI Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, mengatakan, buruknya kualitas kerja BNP2TKI terlihat setelah pi ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membenahi petugas perekrutan calon TKI dengan melakukan bimbingan teknis terhadap 580 petugas se - Jawa Timur (Jatim).

"Ini sebagai bagian dari perbaikan untuk meningkatkan sistem peningkatan kualitas, pengendalian penempatan dan perlindungan TKI ...Berita Selengkapnya