JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini menangkap Amran Batalipu Bupati Buol , Sulawesi Tengah, untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap ijin hak guna lahan (HGU).

Hal itulah, diungkapkan Juru bicara KPK, Johan Budi saat memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta, Jumat (6/7).

"Jadi hari ini, ti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Karo Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menyatakan, hari ini Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokestra) Agung Laksono, tidak memenuhi panggilan KPK.

Untuk itu, KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Agung. "Yang bersangkutan tidak jadi datang. Dan KPK pasti akan menjadwalkan ulang peman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham untuk mencekal salah seorang pengusaha terkemuka, Siti Hartati Murdaya, terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan pemilikan HGU Perkebunan di Kabupaten Buol.

Menurut Direktur Penyidikan dan Pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Bupati Buol Amran Batalipu, akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap di Buol, Sulawesi Tengah.

Hal itulah yang diungkapkan, Karo Humas KPK, Johan Budi saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta< Senin (2/7).

Menurut Johan, KPK baru menetapkan dua oran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Karena belum mendapatkan jawaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan yang dibuatnya. Mantan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Sidoarjo Selatan, Tommy Hendratno, diwakili Pengacaranya mendatangi KPK.

“Hari ini saya menyampaikan bahwa klien kami telah menerima l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), CEO Bhakti Investama Tbk (PT BI yang terdaftar di Bursa saham dengan kode BHIT), Hary Tanoesoedibjo menyatakan, bahwa PTBI tidak terkait dengan PT Agis Tbk. Pasalnya, sejak 2006 PT BI atau BHIT tidak lagi menjadi pemegang saham PT Agis Tbk.

"Begini ya, s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pada hari Rabu (27/6), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengiring tiga orang yang diduga masih terkait dugaan penyuapan di Buol, Sulawesi Tengah. Ketiga orang itu berinisial G, D, dan S.

Ketiganya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah penyidik KPK menangkap seorang lainnya bernisial A di Buol, S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Belum juga selesai kasus Suap Sesmenpora pada pembangunan wisma Atlet, menyusul kasus Hambalang, kini bertambah lagi dengan kasus suap dalam Pembangunan Venue PON Riau, yang melibatkan Kontraktor-kontraktor berlabel BUMN.

Menurut Koordinator Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi (LAPAK) Azmi Hidzaqi mengatakan, Pemban ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berusaha mengembangkan kasus dugaan suap pembahasan revisi Perda no 6/2010, tentang penambahan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau.

Hal itulah yang diungkap Karo Humas KPK, Johan Budi saat memberika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Karo Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi mengaku, belum mendapat informasi langsung dari tersangka kasus dugaan suap restitusi lebih pajak PT Bhakti Investama, Tommy Hendratno terkait ancaman yang dialaminya saat di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

"Kami belum dapat informasi soal ancaman itu,"ujar Johan ...Berita Selengkapnya