JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka dan Budi Supriyanto mempertanyakan kucuran anggaran sebesar 5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial). Hal tersebut diungkapkannya lewat interupsi dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 280 Perusahaan penuhi panggilan Kejaksaan Negeri, Jakarta pusat. Pasalnya banyak perusahaan-perusahaan masih mangkir, setelah mendapat surat peringatan yang di layangkan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, khususnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba

Kepala Marketing Ofiicer BPJS Ketengakerjaan Cabang Salemba, Jak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta Cabang Kebon Sirih, menyerahkan klaim jaminan kematian sebesar Rp 1,138 milliar kepada ahli waris Asri Arifah, Salah seorang peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT Indosat (Persero), atas nama Abdul Syukur Aris (Alm), di Kantor BPJS Ketenagaker ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR mengkritisi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam Rapat Kerja Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam salah sat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Selasa (16/12) di Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan yang akan diber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selama lima bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan adanya potensi fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Celah ini, dinilai masih terbuka akibat rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya, belum dijalankan secara optimal.

...Berita Selengkapnya

ANAMBAS, Berita HUKUM - Hari ini Rabu (15/1) Firman (23) asal Garut, korban kecelakaan kendaraan bermotor di jalan Semen Panjang (SP) Kabupaten Anambas pada Minggu (12/1) kemarin, seharusnya pasien sudah berangkat ke Batam yang rencana akan dirujuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ternyata dicancel oleh pihak keluarga, karena pertimbangan belum dapat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP) meminta DPR mendesak pemerintah untuk mencermati hasil temuan BPJS Centre. Pasalnya masih adanya masyarakat yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi serta akses mereka dalam Jaminan Kesehatan.

"Dengan mencermati BPJS Centre diharapkan dapat mengakomodir masyarakat dalam mengakses Jam ...Berita Selengkapnya