|
|||||
| Presiden Jokowi Diminta Bentuk Unit Kerja Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Evaluasi Kinerja BPN | 2023-02-20 12:22:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. |
||||
| Kontroversi Data Belanja Iklan Nasional di HPN 2023 | 2023-02-18 02:59:26 | |||||
 |
Oleh: Heintje Mandagie |
||||
| Pemuda Pancasila Kaltim Gelar Jalan Sehat, Sebar 20 Ribu Kupon Berhadiah Mobil dan Umroh | 2023-02-16 20:40:44 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Timur (Kaltim) yang merupakan Organisasi Masyarakat yang terbesar di Kaltim akan melaksanakan acara Jalan Sehat dengan menyebar sedikitnya 20 ribu kupon undian berhadiah, yang rencanannya digelar di GOR Kadri Oening Sempaja Samarinda pada, Minggu (19/2/2023). |
||||
| Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik | 2023-02-04 12:32:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras. Sebab, dari hasil pantauannya, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan, baik yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun dar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Emak-emak Mataram Minta Firli Bahuri Bongkar Mafia Beras | 2023-01-26 21:00:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah emak-emak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan protes atas kenaikan harga beras. |
||||
| KPK Diminta Jerat Tersangka Baru dalam Kasus Suap Rektor Unila Karomani | 2023-01-25 20:08:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menetapkan tersangka baru sebagai pihak penyuap dalam kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. |
||||
| Lapas Salemba Siap Wujudkan Netralitas Pegawai pada Pemilu 2024 dan Meraih Predikat WBBM 2023 | 2023-01-25 19:36:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lapas Kelas IIA Salemba melaksanakan penandatangan Ikrar Netralitas dan Ikrar Netralitas Pegawai pada Pemilu Serentak Tahun 2024 serta penandatangan pakta integritas dan Komitmen Bersama Zona Integritas Tahun Anggaran 2023. |
||||
| Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital | 2023-01-23 01:57:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di In ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta | 2023-01-18 06:56:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 (dua puluh lima) titik jalan di Jakarta perlu untuk dikaji ulang. Sebab menurutnya, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum begitu normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta. |
||||
|
|||||
