JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan dari pihak PT Blue Bird Tbk bahwa Mintarsih Abdul Latief tidak pernah menjadi bagian dari pemegang saham, maupun masuk ke jajaran direksi perusahaan menuai reaksi dari Mintarsih langsung.

Mintarsih mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pernyataan yang dibuat oleh PT Blue Bird Tbk. Menurutnya, perusahaan terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Banyaknya upaya untuk mendapatkan keadilan di Indonesia memang kerap kali masih dirasakan sulit, namun mendapatkan keadilan pun bukan suatu hal yang mustahil terjadi di negara ini

Diantara langkah hukum yang terus dilakukan oleh pemilik sebagian saham di PT Blue Bird Taxi, Mintarsih Abdul Latief, didampingi Kamaruddin Sim ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Dr. Mudzakkir., SH., MH menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga hanya berjalan di tempat, dan bahkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Seperti yang dilaporkan oleh mantan Direktur Blue Bird, Mintarsih Abdul Latief yang pekan lalu mendat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, kembali menegaskan pihaknya siap membantu upaya pengembalian uang negara terkait dengan BLBI. Yulius meminta semua obligor mengembalikan utangnya. Sebab yang namanya utang harus dikembalikan.

"BLBI ini masalah utang piutang. Antara debitur dan kreditur. Bagi say ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik atau kegiatan ilegal pengisian/penyuntikan gas elpiji subsidi ke non-subsidi di wilayah Depok dan Tangerang Selatan. Sebanyak 8 tersangka ditangkap oleh tim Penyidik Subdit III Sumdaling dalam pengungkapan di dua lokasi tersebut.

"TKP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengungkap sikap Mahkamah Agung (MA) yang tidak abu-abu terkait dengan penanganan dana BLBI.
Hal itu didasarkan atas pernyataan Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, seputar persoalan aset BLBI beserta tekadnya untuk membantu pengemb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa, yakni pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan.

"KPK menaikkan status perkara i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Benar, tim KPK tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara dan pihak swasta serta beberapa pihak lain yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi," kata Kepala Bagi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan masih akan terjadi apabila Pemerintah tidak membuat aturan yang jelas. Mardani pun meminta Pemerintah memperketat sistem seleksi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencegah intervensi kepala daerah yang menyusun aturan sendiri sehingga ber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi. Oleh karena hal itu bakal merugikan partai politik (parpol) sebagai peserta pemilihan umum (pemilu).

"Bila MK memaksakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024, parpol sebagai peserta pemilu paling rugi. Tanda ...Berita Selengkapnya