| KPK |
|
|
| |
| Situasi Politik Kini Sarat Semakin Oligarkhis dan Sentralistis | 2020-06-23 13:07:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hampir setahun sudah Pemerintahan era Kabinet Indonesia Maju, notabene periode kedua Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI. Namun, terkait upaya penegakan hukum nampak terkesan hanya sekedar retorika belaka ditambah situasi politik dewasa ini sarat semakin Oligarkhis dan Sentralistis, hingga potensi korupsi menjadi lebih ...Berita Selengkapnya |
| Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos | 2020-06-17 16:35:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei lalu, seminggu kemudian pada 5 Juni, KPK sudah mendapatkan 118 keluhan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, keluhan paling banyak disampaikan yakni pelapor tidak menerima Bansos, padahal sudah mendaftar. Jum ...Berita Selengkapnya |
| KPK Dorong Pemprov Jawa Timur Mutakhirkan Data Orang Miskin | 2020-06-05 22:10:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - KPK meminta Pemprov Jawa Timur memutakhirkan data orang miskin terkait penanganan pandemik Covid-19 dan kebutuhan penyaluran subsidi di masa mendatang.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menmgatakan Pemprov Jawa Timur telah melakukan banyak hal mulai dari perencanaan, pengaturan, regulasi hingga ke pola koordinasi m ...Berita Selengkapnya |
| Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan | 2020-06-03 10:47:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengapresiasi kerja jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi tadi malam. Dia meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja.
Kasus Nurhadi yang saat ini tengah disidik, hendakny ...Berita Selengkapnya |
| KPK Harus Cepat Dalami Fakta Sidang Soal Pertemuan Wahyu Setiawan Dan Sekjen PDIP | 2020-04-14 08:53:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta merespon cepat atas fakta persidangan saksi untuk terdakwa Saeful Bahri.
Begitu arahan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar pasca menyaksikan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara dugaan suap ...Berita Selengkapnya |
| KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19 | 2020-04-06 19:39:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron menegaskan pembebasan narapidana harus menekankan pada prasyarat keadilan dan memperhatikan tujuan pemidanaan.
"Kami tegaskan, napi korupsi selnya tidak penuh sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan terhadap mereka," katanya, Sabtu (4/4).
Dia menyampaik ...Berita Selengkapnya |
| ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi | 2020-03-28 06:10:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tepat pada pekan ini genap 100 hari lima orang Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terpilih memimpin lembaga anti rasuah itu. Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi.
Karena itu pula, kepercayaan publik terha ...Berita Selengkapnya |
| Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK | 2020-02-16 07:41:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/2) lalu dengan agenda mendengarkan ...Berita Selengkapnya |
| Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen | 2020-02-13 19:11:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di Gedung Merah Putih KPK yang sekarang ini,. bagaikan ada Matahari kembar. Ada Pimpinan KPK tetapi ada pula Wadah KPK. Kondisi demikian tidak boleh dibiarkan berlarut karena akan mengganggu kinerja KPK secara keseluruhan. Jadinya aneh, lucu bin ajaib, manakah yang benar.?
Demikian ditandaskan Jansen Leo Siagian, Korwil S ...Berita Selengkapnya |
| Komisi III Tegaskan Dewas KPK Harus Pahami Mekanisme Perundang-undangan | 2020-01-30 08:15:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami mekanisme perancangan perundang-undangan. Dia menyampaikan hal tersebut, karena penyataan salah satu Anggota Dewas yang menyudutkan partai politik yang merupakan representasi rakyat dal ...Berita Selengkapnya |
|
|