RIYADH, Berita HUKUM - Melangkapi agenda kunjungan kerjanya di Riyadh, Saudi Arabia, Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melakukan pertemuan dan berdialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Saudia Arabia di Wisma KBRI Riyadh, Rabu (21/12). Delegasi DPR RI didampingi Duta Besar Indonesia untuk Riyadh Agus Maftuh Ab ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas dan 11 RUU Kumulatif Terbuka. Selain itu juga telah disepakati, untuk Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU.

Demikian terhimpun dalam buku pidat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut.

"Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan 12 Rancangan Undang-Undang (RUU). Kerja Panitia Angket PT. Pelindo II juga termasuk yang diperpanjang. Sebelum dibawa ke Rapat Paripurna, Pimpinan Pansus telah meminta perpanjangan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ...Berita Selengkapnya

AUSTRALIA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI menyatakan bahwa tim yang telah dipimpinnya sudah menyusun Blue Print Reformasi DPR RI dan ia ingin membawa tim ini melangkah lebih jauh.

Salah satu tonggak keberhasilan DPR RI adalah ketika pada awal Agustus 2017 Gesellschaft for Internat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu guna menjawab keluhan Presiden Joko Widodo selama ini, yang mengatakan DPR RI terlalu banyak membuat produk UU.

"Padahal masalahnya, justru proposal pembuatan Undang-u ...Berita Selengkapnya

PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.

Demikian mengemuka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.

Demikian disampaikan Wakil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengusulkan, untuk menghentikan kesimpangsiuran informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR RI maka perlu dibuat kajian mengenai urgensi pembangunan gedung baru tersebut.

"Kajian yang jelas perlu disiapkan, agar ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satup ...Berita Selengkapnya