JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Salah satu agenda rapat kerja tersebut adalah membahas isu penjualan anak usaha BUMN dan pembentukan holding BUMN.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyayangkan rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk menjual beberapa BUMN. Bambang mengingatkan bahwa dalam penjualan aset negara dalam nominal yang besar mesti mendapat persetujuan DPR. Hal itu diperluka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi.

"Mereka masih menghadapi masalah keuangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Du ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kement ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terbitnya PP 72 tahun 2016 tentang Holdingisasai BUMN oleh Presiden Joko Widodo yang merubah PP 45/2005 yang dikeluarkan di era Pemerintahan SBY, menimbulkan kontroversi.

Pada satu pihak ada yg berpendapat holdingisasi BUMN ini mendegradasikan keberadaan negara atas BUMN, sehingga berpotensi memberi legitimasi privatisas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan pengusutan terkait penyebab meruginya 26 BUMN saat ini.

Demikian disampaikan Wachid saat menanggapi perlu atau tidaknya KPK turun tangan mengusut penyebab kerugian di 26 BUMN saat ini.

"Perlu, biar sekaligus t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U menyampaikan bahwa, KAHMI (Korps Alumni HMI) telah membahas dan akan membuat Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera merevisi atau membatalkan PP No.72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN. Bila tak direvisi atau dibatalkan, Presiden bisa diinterpelasi oleh DPR RI. PP ini menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Anggota K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung tahun 2016 kemarin dinilai menggunting pengawasan DPR terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Dala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kucuran dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) peroleh angka sebanyak Rp 115 triliun, meningkat cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar sebesar Rp41 triliun saja.

...Berita Selengkapnya