JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli menyebut empat kriteria pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Keempatnya adalah memiliki visi, integritas, kapasitas teknis memecahkan masalah, dan popularitas. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin dipilih karena popularitas tanpa tiga kriteria ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengakuan Abdul Hakim tentang adanya keterlibatan Sengman dan kedekatannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus suap impor sapi, harus jadi momentum untuk menghapuskan sistem kuota impor. Sistem kuota yang tidak transparan dan melahirkan pelaku kartel telah merugikan negara dan rakyat Indonesia.

“In ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di akhir pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata meninggalkan warisan ‘Bom Waktu’ berupa quatro-deficits. Jika tidak segera diatasi, tidak mustahil ‘bom waktu’ itu akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis seperti pada 1998 silam.

“’Bom waktu’ yang saya maksud itu adalah terjadinya quatro-def ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga yang bertubi-tubi, membuat ekonomi mayoritas keluarga Indonesia sudah memasuki ‘lampu kuning’. Tragedi ini juga terjadi pada ekonomi makro yang selama ini dibangga-banggakan. Jika tidak diambil langkah-langkah antisipasif yang tepat dan cepat, tidak mustahil ekonomi Indonesia akhirnya benar-benar memasuki ‘lam ...Berita Selengkapnya

Oleh : Rizal Ramli

HARGA - Bahan kebutuhan pokok makin tidak terkendali. Penguasaan impor produk pangan oleh segelintir pengusaha besar tertentu telah menimbulkan sistem kartel yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

Akibatnya, rakyat Indonesia harus membayar bahan kebutuhan pokok 100% lebih mahal ketimbang harga di pasar internasional. Kala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengajak rakyat untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, menurut dia, masih banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kok salah kebijakan atau langkah dalam bidang listrik dan energi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional yang juga ikon perubahan DR. Rizal Ramli, semakin gencar mengkampanyekan anti politik uang. Belakangan dia memperkenalkan istilah Politik Kartel yang dilakukan Cagub Petahana untuk membungkam peluang kandidat lain pada ajang Pemilukada Jatim 2013. Tidak tanggung-tanggung, Capres 2014 Paling Reformis versi surv ...Berita Selengkapnya

Saksi Ahli PERKARA NOMOR 36/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001.
Mahkamah Konstitusi, Rabu, 18 Juli 2012.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, Pak Din Syamsudin Ketua Muhammadiyah, Pak Amidhan dari MUI, dan kawan-kawan dari Muhammadiyan dan NU, dan para tim pembela.

Inisiatif untuk meminta ju ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tanpa legitimasi lagi. Atas dasar ini, SBY diminta mengundurkan diri secepatnya. Jika tidak segera dilakukan, SBY bakal menjadi presiden pertama Indonesia yang akan menghadapi pengadilan rakyat.

"Saya hanya ingin mengulang beberapa ucapan saya sebelumnya: Ka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Rakyat kalangan bawah tidak hanya membutuhkan makanan dan pakaian. Mereka juga memerlukan status yang jelas. Dengan demikian, anak-anaknya bisa bersekolah sehingga bisa meraih cita-cita dan hidup lebih layak serta sejahtera daripada orang tuanya.

“Sayang sekali, pemerintah sering abai terhadap masalah ini. Rakyat harus berjuang sendiri ...Berita Selengkapnya