Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Reklamasi Pantai
 
Dewan Minta Menteri Lingkungan Hidup Gunakan Kewenangannya | 2016-04-12 18:13:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Komisi VII DPR RI, Senin kemarin (11/4) menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya dan jajarannya. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu.

Dalam rapat tersebut, Komisi VII minta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
...

Terkait Reklamasi Jakarta, KPK Juga Periksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta | 2016-04-08 16:18:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"M Yuliadi diperiksa untuk tersangka AWJ (Arieswan Widjaja),"
...

Berbagai Pihak Menuding, Ahok Tetap Nekad Melabrak Aturan di Mega Proyek Reklamasi | 2016-04-07 20:07:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak menuding adanya ketidak beresan terkait mega proyek pembangunan reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta Utara, pasca tim KPK melakukan OTT kepada M Sanusi sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang kini telah ditahan dan dijadikan tersangka oleh Komis ...

Benarkah Bantahan Ahok, Sunny Bukan Staf dan Ipar, Cuma Anak Magang? | 2016-04-06 19:41:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menampik Sunny Tanuwidjaja disebut sebagai staf khususnya di Balai Kota DKI.

"Sunny itu tidak beda dengan anak magang," ujar dia, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

Kalaupun Sunny aktif di Balai Kota, kata Ahok, itu hanya sekad
...

Catat, Mengapa Keppres 1995 Sudah Dicabut Tapi Ahok Tetap Ngotot Terbitkan Izin Reklamasi? | 2016-04-05 08:41:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus mega proyek reklamasi pantai Jakarta Utara kini menjadi hot topik berbagai media pasca tim KPK melakukan OTT kepada M. Sanusi sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Big Bos atau Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang kini telah ditahan dan dijadikan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan s ...

Bukan Hanya Tetanggaan, Ahok Punya Kedekatan Khusus dengan Bos Agung Podomoro | 2016-04-03 10:23:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Publik menunggu keberanian KPK mengungkap secara tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi.

Pasalnya, selain merupakan tetangga dan rekan dengan Pemprov DKI, Agung Podomoro juga mempunyai kedekatan secara khusus den
...

Walhi: Ada Keterlibatan Pemprov dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta | 2016-04-01 23:36:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi Jakarta yang didorong oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan dasar hukum proyek reklamasi melibatkan konspirasi besar.

Direktur Ekskutif Walhi DKI Jakarta Puput TD Putra mengatakan penangkapan anggo
...

Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta | Wednesday 15 Apr 2015 01:53:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan atas reklamasi Pantai Utara Jakarta, seperti banjir, konflik sosial, kerusakan ekosistem laut dan tata air, serta dampak sosial. Karena besarnya dampak tersebut, maka Komisi IV mendesak Pemerintah untuk membatalkan perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Komisi
...

Geraklih Bongkar Borok Ahok, Desak Presiden Cabut Izin PT APG | Thursday 26 Mar 2015 01:34:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Kerusakan Lingkungan Hidup (Geraklih) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/3). Massa Geraklih menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil direktur utama PT. Agung Podomoro Grup (PT APG) Trihat ...

WALHI: Rencana Reklamasi Teluk Benoa di Paksakan Mengubah Tata Ruang | Monday 15 Sep 2014 08:31:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Bukan hanya di Bali kejadian seperti yang sekarang ini, di beberapa wilayah di Indonesia juga sering terjadi hal yang sama, bahkan mungkin sedikit lebih parah. Munculnya pro dan kontra dalam rencana reklamasi di Teluk Benoa yang akan dilakukan oleh PT. Tirta Wahana Bali International adalah hal wajar dan memang itu adalah fa ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]