JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan peraturan terkait kampanye daring untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus membuat aturan terkait hal tersebut.

"Kita harus punya persepsi yang sama tentang pengerti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU terhadap penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akhirnya di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang sedang dibahas bersama Komisi II DPR RI harus bisa memastikan dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pelaksanaan Pilkada di tengah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Nasional menyatakan sikap mendukung pemerintah menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada 09 Desember 2020 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan oleh 24 pimpinan OKP Nasional yang hadir dan ikut men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akhirnya sepakat menyetujui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (B ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Persetujuan itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini menjadi jembatan menuju perhelatan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024. Diharapkan kualitas Pilkada tahun ini membaik dengan indeks demokrasi yang terus meningkat. Pilkada selalu menjadi ruang bagi partisipasi publik dalam memilih para pemimpin daerah. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM - Polemik penundaan pelantikan pasangan Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara hasil Pilkada 2018 menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Lantaran polemik penundaan pelantikan yang berjalan 6 (ena ...Berita Selengkapnya