JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru, dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.

Pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan yang ...Berita Selengkapnya

Oleh: Tony Rosyid

IBU KOTA pindah? Ya! Jangan kaget. Wacana sejumlah presiden untuk memindahkan ibu kota gagal. Baru serius di era Jokowi. Serius? Betul! Sudah ditetapkan anggarannya. Lokasi pindah sudah ditentukan. Rencana pembangunan sudah dijadualkan. Anggarannya 466 triliun. Pindah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kertaneg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu diselasaikan lebih dulu sebelum memindahkan ibu kota negara. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan dikritisi kalangan DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, rencana tersebut dapat mengancam kedaulatan nasional.

"Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan terkait rencana pemindahan ibukota. ...Berita Selengkapnya

Oleh: Tony Rosyid

KOK JUDULNYA begitu? Ya, begitulah. Judul ini menggambarkan apatisme, bahkan mewakili kekesalan begitu banyak warga negara terhadap program pindah ibu kota. Pertama, ekonomi lagi morat marit kok mau pindah ibu kota.

Tahunya ekonomi morat marit? Hutang negara terus membengkak. Aset-aset BUMN sedang dipasarkan. Harga-harga na ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tujuan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta untuk pemerataan kurang tepat, dalam situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini.

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia menyampaikan akan melakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pada prosesnya pemindahan ibu kota butuh kajian yang detil dan mendal ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Menjelang peringatan HUT ke - 74, Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2019 pada 16 Agustus 2019. DPR RI -DPD RI gelar Sidang Istimewa dengan Agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ditanyangkan secara langsung di semua media televisi nasional, Jokowi meminta dukungan dan izin kepada seluruh ra ...Berita Selengkapnya

PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Tentu bukan hanya kebutuhan fisik dari suatu daerah tersebut yang menjadi pertimbangan, melainkan juga kebutu ...Berita Selengkapnya