JAKARTA, Berita HUKUM - Pada hari Jumat (22/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak empat orang yang terjaring Suap di kawasan BSD City Tangerang Selatan, salah seorang ditangkap merupakan Direktur di PT Krakatau Steel, (Persero), Tbk yang diduga kuat melakukan transaksi uang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Marwan Cik Asan menegaskan, data yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri hanya mengutip data BUMN sektor non keuangan saat membahas kenaikan utang BUMN.

Padahal jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik termasuk Ba ...Berita Selengkapnya

TANGERANG, Berita HUKUM - PT Garuda Indonesia Facility Aero Asia,Tbk (GMF) resmi menjalin kerjasama dengan anak usaha BUMN, PT Indopelita Aircraft Service (IAS). Kerjasama yang dituangkan dalam Head of Agreement ini ditandatangani oleh Direktur Utama GMF, Iwan Joenarto dengan Direktur Utama IAS, Sabar Sundarelawan di Hanggar 4 GMF Cengkareng pada, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemecatan Said Didu dari posisi Komisaris di PT Bukit Asam (PTBA) rupanya mendapat perhatian dan komentar dari beberapa tokoh nasional diantaranya dari Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Muhammad Said Didu nama lengkapnya, dicopot dengan alasan tak sejalan oleh PTBA sekitar lima menit sebelum Rapat Umum Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Ra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat jumlah utang para perusahaan pelat merah meningkat 132,92 persen dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun per September 2018. Meskipun demikian, data utang per September 2018 tersebut belum sepenuhnya diaudit.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Peng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ada masalah pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walaupun terjadi peningkatan dalam penerimaan PNBP, ia menegaskan bahwa target lebih penting untuk dicapai.

Menurutnya, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi pencapaian pembangunan tol yang sudah dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan ancaman kebankrutan terhadap 4 BUMN Karya, karena terlilit utang jangka pendek untuk mengejar pembangunan infrastruktur.

"Saya mengapresiasi pencapaian pemerintah untuk pembangunan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Upaya pemerintah yang memisahka ...Berita Selengkapnya