JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat. Kebijakan ini dinilai kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Nevi berpendapat, semua data menunjukkan stok beras diprediksi pada beberapa bulan ke depan ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras. Baginya, pengumuman rencana impor itu meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia.

"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pembinaan dan Kepemimpinan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyoroti soal krisis politik yang tengah terjadi di Myanmar. Ia pun mendorong agar para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

"Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

PERPRES NO 10 Tahun 2021 tentang miras sudah dicabut. Hanya berumur sebulan. Pemerintah, dengan segala dinamikanya, telah mendengar keluhan dan protes rakyat.

Kini giliran DPRD DKI yang masih belum berkeinginan mengakomodir usulan Gubernur Anies Baswedan untuk menjual saham bir di PT. Delta Djakarta.

Pemprov DKI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat membantah dugaan Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya telah mem-'back up' mafia tanah dalam sengketa sebidang tanah di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Ia menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Resmob adalah menindaklanjuti adanya laporan pasal 167 KUHP. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menegaskan mencuatnya kasus ini menjadi berita buruk dan rapo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi (rakor) penyidikan mafia tanah, di Gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/3). Rakor itu bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam upaya menuntaskan berbagai kasus mafia tanah yang terjadi ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

LAHIRNYA PERPRES No 10 Tahun 2021 tentang investasi di industri miras yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Pebruari lalu menuai banyak penolakan dari hampir semua kalangan masyarakat.

Alasan utama penolakan Perpres Miras sesungguhnya hanya satu: karena Miras dilarang agama. Memang tampak sangat normatif ...Berita Selengkapnya

DEPOK, Berita HUKUM - Pelayanan publik yang berlangsung di Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi (Satpas SIM) 1221 Polres Metro Depok, mengundang decak kagum salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditemui pewarta BeritaHUKUM di Mapolres Metro Depok usai mengurus perpanjangan SIM A, Selasa, 2 Maret 2021, seorang Jaksa berinis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan, Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 yang membuka investasi industri minuman keras (miras) mengandung alkohol tidak hanya berlaku untuk beberapa Provinsi yang secara definitif disebutkan. Yaitu Provinsi Bali, ...Berita Selengkapnya