JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY dan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2014.

Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kehadiran Jokowi disebutkan sebagai tamu undangan.

Usai menjadi Inspektur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya setelah sempat diskors beberapa kali, Rapat Paripurna DPR, pada Jum’at, (26/9) dini hari mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, serta menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Keputusan tersebut, dilakukan setelah Rapat Parpiurna DPR melakukan mekanisme pemungutan suara atau voting. Hasilnya sebanyak 226 ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada masih menuai protes dari berbagai elemen sipil masyarakat, sebagaimana penolakannya Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) yang secara tegas menolak pemilihan umum kepala daerah melalui DPRD.

"Kami menolak pemilihan kepala daerah melalui DPR, sebab RUU itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik Pilkada langsung oleh rakyat atau diserahkan pemilihannya kepada DPRD di daerah, mengundang polemik konstitusi. Berbeda dengan Pilpres yang memang harus dipilih langsung oleh rakyat, Pilkada bisa dipilih oleh anggota DPRD. Ini tetap konstitusional.

Demikian penegasan Hidayat Nurwahid (F-PKS) saat mengomentari pole ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan mencabut dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, jika 10 opsi yang diinginkannya tidak dimasukkan ke dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan jika Pilkada langsung tetap dilangsungkan namun tidak ada catatan maka Pil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Nurjamana Center for Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengkritik sikap Presiden SBY yang mendukung pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Pasalnya, sejak awal yang mengajukan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan usulan dari kemendagri yang merupakan bagian dari kabinet SBY- ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh (Unimal) Lhokseumawe Amrijal J Prang S.H.,LLM mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu melanggar UUD 1945.

"Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa, kedaulatan negara ada ditangan rakyat. Sehingga apabila pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan maka dinilai t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang kini sedang dalam pembahasan di DPR-RI, dan ramai jadi perbincangan masyarakat.

Saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai perkembangan gerakan Islamic State of Iraq and Syiri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini Garuda Center merilis hasil penelitian berjudul "19 Alasan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Lebih Baik dari Pemilihan Langsung". Menurut Kepala Riset Garuda Center Faizal Abdulgani, tim Garuda Center mengkaji dengan seksama apa saja sisi positif dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

“Kami berharap melalui ril ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan, tidak bisa menghentikan pembahasan ataupun mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) karena hal ini sudah lama dilakukan oleh DPR-RI.

"Kok pemerintah yang mencabut, enggak bisa. Ini sudah (pembahasan) di DPR, Pemerintah tidak mengusulkan lagi dan sudah berkembang di DPR, ...Berita Selengkapnya