|
|||||
| Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat | Thursday 18 Dec 2014 12:58:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada), dipersoalkan Habib Muhsin Ahmad Al-Attas, Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI). |
||||
| Petinggi KMP Temui SBY, KMP Dukung Perppu Pilkada Langsung | Friday 12 Dec 2014 18:06:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan pertemuannya dengan sejumlah pimpinan Koalisi Merah Putih di Cikeas, Kamis (11/12) siang kemarin. Dari pertemuan itu, SBY mengungkapkan KMP sepakat mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah ...Berita Selengkapnya |
||||
| Wakil Otomatis Menggantikan Kepala Daerah, Perpu Pilkada Digugat | Tuesday 18 Nov 2014 02:16:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rumusan dalam Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada) dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional setiap warga negara yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah dan/atau memilih kepala daerah. |
||||
| Dianggap Tidak Memenuhi Syarat, Perpu Pilkada Langsung Digugat | Friday 14 Nov 2014 11:22:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana tujuh perkara pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (3), Pasal 157 ayat (1), Pasal 168 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan Pasal 168 ayat (2) huruf c. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, MK Putus Uji UU Pilkada Tidak Diterima | Monday 27 Oct 2014 12:01:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima lima permohonan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), yakni permohonan. Putusan perkara nomor 97-98-101-105-111/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (23/10) lalu d ...Berita Selengkapnya |
||||
| Demo Tolak UU Pilkada di Gedung DPRD Karang Paci Samarinda Ricuh | Thursday 16 Oct 2014 19:28:36 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi demo mahasiswa yang serentak dilakukan oleh mahasiswa seantero tanah air yang menolak Undang-Undang Pemilihan kepala daerah secara langsung, halnya mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim) aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menolak UU Pilkada di depan Kantor DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Karang P ...Berita Selengkapnya |
||||
| Obyek Sudah Tidak Ada, MK Sarankan Uji Materi UU Pilkada Dicabut | Wednesday 15 Oct 2014 00:59:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah mengalami pro kontra di masyarakat, Rancangan Undang-Undang Pilkada yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) pada 26 September 2014 lalu, akhirnya diajukan untuk diuji materiil oleh beberapa pemohon pada Senin (13/10). Perkara yang teregist ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dihujat Soal UU Pilkada, Presiden SBY Sebut Ada Salah Alamat | Saturday 04 Oct 2014 18:54:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan hujatan, cacian dan kemarahan yang luar biasa saat Rapat Paripurna DPR-RI, Jumat (26/9) dinihari, memutuskan Rancangan-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), yang memilih opsi Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan melalui DPRD. |
||||
| Banyak yang Salah Kaprah | Saturday 04 Oct 2014 14:55:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI yang sekaligus sebagai putra Proklamator, Guruh Soekarno Putra mengatakan telah banyak salah kaprah yang terjadi di negeri ini. Salah satu hal utama yang menurutnya salah adalah konstitusi negeri ini. Tepatnya UUD 1945 yang pada tahun 2002 sudah diamandemen sebanyak 4 kali. |
||||
| 'Sebagian Besar Pemilihan Gubernur dan Walikota Negara-Negara Eropa Dilakukan Tidak Langsung' | Friday 03 Oct 2014 21:22:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Riset Garuda Center for Indonesian Governance, Faizal Abdulgani, menyayangkan keputusan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada). Presiden SBY beralasan hak rakyat untuk mem ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
