JAKARTA, Berita HUKUM - Walau saat ini ekonomi nasional dinilai tumbuh, tapi sesungguhnya semua di bawah ekspektasi. Ini terlihat dari melambatnya industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga hanya tumbuh 4,95 persen.

Pemerintah diimbau bekerja ekstra keras bila ingin angka pertumbuhan ekonomi yang dipatoknya sebesar 5,4 perse ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Hal itu diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat, yang berimbas pada pada penurunan produksi dan penerimaan pajak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta lebih realistis dalam menargetkan pertumbuhan ekonomi maupun pajak. Ini dimaksudkan, agar pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan utang luar negeri tidak membebani negara.

Namun, DPR optimis target pajak dan pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Tahun 2017 target pertumbuhan 5,2 % dan r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI sebesar 6,1 persen, dinilai ambisius. Selama ini, pidato pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonomi sangat menjemukan, karena kerap meleset jauh dari target.

Kritik disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan usai menyimak p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerap terjadi setiap kali membahas APBN. Namun, yang perlu dipahami publik bahwa kesejahteran dan keadilan social jauh lebih penting daripada mengejar angka pertumbuhan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin mengatakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 hingga 24 April 2017 menjadi momentum memperkuat basis perekonomian.

"MUI menyeruhkan kepada seluruh pengurus MUI pusat dan daerah, ormas, pondok pesantren, dan pelaku usaha untuk bersama me ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak karena peranan pajak sangat penting dalam rangka pemerataan pembangunan demi mewujudkan kea ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3). Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah, Fadli Zon, Ta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak harapan mengemuka menyambut tahun 2017 di tengah kondisi dan fakta perekonomian nasional yang belum kondusif sepanjang 2016. Catatan kritis perekonomian nasional diungkap, agar pada 2017 diharapkan membaik.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan catatan kritisnya atas fakta dan data perekonomian nasion ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kaukus Muda Indonesia (KMI) berkerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) menggelar diskusi akhir tahun bertema 'Refleksi Bidang Ekonomi 2016' yang digelar di hall Dewan Pers, Jakarta Pusat pada, Kamis (15/12).

Sebelum acara diskusi dimulai Edi Humaidi, Ketum KMI menyampaikan rasa apresiasi pada kalang ...Berita Selengkapnya