|
|||||
| Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah | 2024-12-11 09:33:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pihak yang sedang mengalami sengketa harus menunggu putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), sebelum melakukan eksekusi. Agar mendapatkan kepastian hukum. |
||||
| Psikiater Mintarsih Terus Perjuangkan Hak Sahamnya di Blue Bird Hingga ke DPR | 2024-12-07 18:48:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ mengatakan tekanan terhadapnya tidak akan membuat ia berhenti berjuang untuk mendapatkan kembali haknya, berupa sahamnya di Blue Bird yang diduga dihilangkan. |
||||
| PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan | 2024-12-03 18:49:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Hasana Damai Putra (Damai Putra Group) Fajar S. Kusumah SH menyayangkan rencana eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi ini. Karena dinilainya, bertentangan dengan prosedur hukum berlaku. |
||||
| Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun | 2024-11-13 09:27:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali merilis perkembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas | 2024-11-05 23:44:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) Fatiatulo Lazira, mengecam pernyataan perusahaan asuransi PT GEGII (Great Eastern General Insurance Indonesia) yang menuduh kliennya sembunyikan fakta material dalam proses penutupan asuransi. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. |
||||
| Bawaslu Sebut Ada 195 Kasus Dugaan Tidak Netral Kepala Desa sejak Pilkada 2024 Dimulai | 2024-10-28 23:40:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat ada 195 kasus pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jumlah kasus dugaan kades tidak netral itu tersebar di 25 provinsi dan terhitung sejak mulai Pilkada hingga 28 Oktober 2024. |
||||
| Vonis Bebas Ronald Tannur, 3 Hakim PN Surabaya dan Pengacara Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap | 2024-10-24 01:19:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan 3 (tiga) oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan satu oknum pengacara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, suap atau gratifikasi usai Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan, penangkapan dan pemeriksaan, pada Rabu 23 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Keluhkan Pendirian PMA, Investor Asing Ajukan Gugatan ke PN Jaksel | 2024-10-23 16:44:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keluhan kurang baiknya proses dan prosedur pengurusan pendirian perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia kembali mencuat. Kali ini datang dari Narek Agadzhanian seorang investor asal Armenia yang berdomisili di Singapura. |
||||
| Korban Penipuan Investasi Lapor Polisi, Begini Kronologis Dana Anggota Komunitas Anti Riba hingga Rp 12 Miliar Diduga Ditilep | 2024-10-20 16:44:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komunitas Anti Riba, Bunga Sahara didampingi Kuasa Hukumnya, Muhammad Irfan, melaporkan kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi ke Polisi, pada Kamis (17/10). |
||||
| KPK "Kejar" Kaesang Pangarep soal Dugaan Gratifikasi 'Jet Pribadi' | 2024-09-04 20:00:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan mengusut tuntas dugaan aliran gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang diduga melibatkan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua KPK RI Nawawi Pomolango seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
