|
|||||
| 352 WNA Cina Kembali Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah | 2021-05-10 16:04:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya kembali Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah telah membuat larangan mudik lebaran untuk memotong laju Pandemi Covid-19, namun masih membuka keran masuknya WNA ke Indonesia. |
||||
| WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Peka | 2021-05-09 20:43:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) menjadi sorotan publik. Di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain justru ...Berita Selengkapnya |
||||
| Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon | 2021-05-08 16:55:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon terlibat adu argumen dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Perdebatan ini terkait larangan mudik namun tenaga kerja asing (TKA) justru diizinkan masuk ke Indonesia. |
||||
| KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak | 2021-05-06 23:33:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. |
||||
| 'Mafia Tanah' Diduga Bermain di Bumi Sakinah 2, Advokat Pondang Saragih: Berharap PS PN Bekasi Mengungkap Fakta Hukum dan Status Kepemilikan Tanahnya | 2021-05-04 23:51:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mafia tanah diduga "bermain" dalam penerbitan sertifikat yang saat ini mejadi proyek pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2, di Bekasi. Oleh karena itu para ahli waris, yang nota bane adalah pemilik tanah telah mempolisikan kasus itu, dan menggugatnya status tanahnya berdasarkan Gugatan PMH Nomor: 88/Pdt/PN.Bks/2020 yang didug ...Berita Selengkapnya |
||||
| Memperingati Hardiknas, Presiden PKS Desak Pemerintah Gratiskan Wifi untuk Satu RT | 2021-05-03 14:04:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Webinar dalam rangka memperngati Hari Pendidikan Nasional pada Ahad, (4/5) acara terbut mengusung tema Quo Vdis Pendidikan Indonesia. |
||||
| Kunjungi Lapas Cilegon, Eks Napiter Beri Pemahaman ke Napiter | 2021-04-30 06:23:52 | |||||
 |
BANTEN, Berita HUKUM - Mantan narapidana kasus terorisme (napiter) Yudi Zulfahri mengunjungi Lapas Kelas II A Cilegon, Kamis (29/4). Kehadiran eks aparatur sipil negara (ASN) jebolan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang kini menjadi IPDN itu, hendak memberikan sedikit pencerahan kepada napiter. |
||||
| Kejari Cimahi Terbitkan 2 Sprindik Kasus Tipikor Dugaan Pungli dan Pengadaan Tanah Pemakaman Covid-19 | 2021-04-29 17:03:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dibawah Komando M. Noor Ingratubun SH MH, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi bergerak cepat menyidik kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah kekuasaannya. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya dua surat perintah Penyidikan (Sprindik), pertama, Print-01/M.2.34/Fd.1/04/2021 Tanggal 19 April dan kedua Print-02/M.2.34/Fd. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57, Dirjenpas Tekankan Jajarannya untuk Promotif dan Informatif | 2021-04-28 12:49:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemenkumham) Inspektur Jenderal Reinhard Silitonga menekankan kepada jajarannya atas pentingnya memiliki sikap informatif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. |
||||
| Kompolnas ke Bidpropam Polda Metro: Bagus, Jika Layanan Pengaduan Dapat Pujian dari Pelapor | 2021-04-26 20:28:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara mengenai penilaian masyarakat tentang layanan pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya, yang disebut telah baik. |
||||
|
|||||
