JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada, Senin ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menggelar rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan jajarannya, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dan jajarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dipastikan akan menolak menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Pasalnya, diduga pengunduran diri itu terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Mendagri sudah menyatakan tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan yang hanya mewajibkan Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memberitahukan kepada pimpinan ketika akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai diskriminatif oleh tiga orang pemohon perseorangan. Ketiganya pun mengajukan uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan yang hanya mewajibkan Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk memberitahukan kepada pimpinan ketika akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai diskriminatif oleh tiga orang pemohon perseorangan. Ketiganya pun mengajukan uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Yuswandi A. Temenggung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik berjumlah 102.068.130 jiwa, Rabu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, mengamanatkan pemilihan serentak bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pelaksanaan Pilkada serentak ini harus dikelola dengan integritas untuk menghasilkan pemimpin dambaan rakyat.

Dem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendanamengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan agenda ...Berita Selengkapnya