|
|||||
| Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi | 2021-06-10 02:51:28 | |||||
.jpg) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan. Menurut Said, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional lew ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pengakuan Masyarakat Setelah Perpanjang SIM di Satpas Jaktim: Biaya Beda hingga Pelayanan Lambat | 2021-06-04 11:53:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlokasi di Kebon Nanas, Jakarta Timur menyisakan cerita tersendiri bagi salah seorang warga atau masyarakat Jakarta Timur. |
||||
| Terungkap Dalam Pertemuan Jaksa Agung dengan Ketua BKP, Kerugian Negara di PT Asabri Sebesar Rp 22,78 Triliun | 2021-06-02 00:33:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. bersama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE. menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (As ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ketua Komite I DPD RI Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku Penganiayaan terhadap Jurnalis di Pringsewu | 2021-05-30 16:24:30 | |||||
 |
PRINGSEWU, Berita HUKUM - Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, MIP, mengecam keras terjadinya tindak kekerasan dan pemukulan terhadap jurnalis Lampung, yang dilakukan oleh oknum security SPBU di Pringsewu beberapa waktu lalu. Akibat pemukulan yang dilakukan secara tiba-tiba oleh oknum bernama Hendri Wiliansa itu, mata kiri korban Aan Sugiarto me ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kompolnas Sambut Baik Biro Paminal Divpropam Polri Adakan Patroli Siber | 2021-05-30 15:27:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Biro Paminal Divpropam) Polri diketahui tengah menyusun konsep yang memuat ketentuan dalam pelaksanaan patroli siber. |
||||
| Komplotan Curas Tembak dan Rampok Duit Korban di Pademangan Jakut Berhasil Digulung Resmob PMJ | 2021-05-28 19:02:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Resmob Polda Metro Jaya berhasil membekuk komplotan perampok yang tembak korbannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Jum'at (21/5/2021). |
||||
| Pasca Penghancuran dan Pengrusakan Tanah Milik Hendro Kimanto, Terdakwa Ahmad Gozali di Hukum 2,6 Tahun Penjara | 2021-05-25 10:59:32 | |||||
 |
TANGGERANG, Berita HUKUM - Akhirnya terdakwa H. Ahmad Gozali bin H Sabirin (62) yang didakwa melakukan penghancuran dan pengrusakan tanah milik Hendro Komanto, dihukum 2,6 tahun. Vonis Majelis Hakim yang diketuai Agus Iskandar ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suheli, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Nege ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anev Secara Virtual, Kasubdit Harda Ditreskrimum PMJ: Nyok Jaga Jakarta dari Mafia Tanah | 2021-05-21 20:20:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Subdit Harda Ditreskrimum PMJ) melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) secara daring melalui WhatsApp video meeting pada Kamis (20/5). |
||||
| Pemerintah Dinilai Inkonsisten dan Tidak Ada Rasa Keadilan Dalam Membuat Kebijakan | 2021-05-21 14:52:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin. Di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pa ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemberian Izin TKA China Disesalkan | 2021-05-18 04:17:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona covid-19 yang mematikan seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubun ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
