JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengimbau setiap elemen untuk tidak menodai perhelatan demokrasi yang akan segera digelar di daerah. Adnan mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan momentum penting bagi masa depan suatu daerah. Untuk itu, KPK tidak ingin pemilihan tersebut ternod ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan transparan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Pilkada Berintegritas 2015 yang digelar pada Senin (31/8) di Gedung KPK. Hal ini mengingat, perhelatan Pilkada akajn diselenggarakan secara serentak di 269 Daerah, yakni 9 Pemilihan Gubernur dan 2 ...Berita Selengkapnya

TENGGARONG, Berita HUKUM - Teka teki siapa calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kukar sebagai penentang pasangan calon Petahana Rita Widhasati - Edi Darmawan terjawab sudah, dengan pendaftaran calon Sugianto-Rudi Hartono pada, Jumat (28/8) dari Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura dan Partai Ama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan update data pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendaftar pada tanggal 26 - 28 Juli 2015 yang lalu. Daerah yang akan mengalami perpanjangan waktu pendaftaran jumlahnya bukan 15 daerah seperti pada informasi sebelumnya, tetapi berkurang menjadi 13 daerah. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang masa pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang isinya menegaskan, bahwa seluruh Aparat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), khususnya Pasal 7 huru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang diundur beberapa hari. Namun, Pilkada serentak tetap harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PBB Jurkum Lantong di Kantor DPP PBB ketika melakukan jumpa pers mengutarakan bahwa, "te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Hal tersebut terungkap saat MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Rabu Tanggal 9 Desember 2015 mendatang akan menjadi momentum istimewa bagi sejumlah daerah di Tanah Air. Pasalnya, akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 308 kabupaten/kota.

Banyak pihak yang mensyinalisasi, pelaksanaan ratusan hajatan demokrasi itu, memiliki tingkat kerawanan masal ...Berita Selengkapnya