|
|||||
| Kompolnas Puji Kesigapan Bidpropam Polda Metro Periksa Oknum Polisi yang Cekcok dengan Paspampres | 2021-07-10 19:20:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Respons cepat jajaran Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya terhadap 3 orang oknum Polres Metro Jakarta Barat (Polrestro Jakbar) yang sempat bersitegang dengan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di saat penyekatan jalan ditanggapi positif oleh sej ...Berita Selengkapnya |
||||
| WNA Masuk di Masa PPKM Darurat, Wakil Ketua MPR Pemerintah Harus Terbuka atas Masukan Masyarakat | 2021-07-09 19:29:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan sikap Pemerintah mengenai masuknya WNA ke Indonesia di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Pasalnya, jumlah kasus positif maupun meninggal dunia terus meningkat dari hari ke hari dikarenakan merebaknya varian baru Dhelta ...Berita Selengkapnya |
||||
| Wakil Ketua MPR Meminta Pemerintah Tegas Menyetop TKA China Selama Pandemi Covid19 | 2021-07-05 16:14:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat). Pasalnya, sebanyak 20 WNA asal China tiba lagi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7) hingg ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sertifikat Adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah | 2021-07-04 13:42:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Selasa (29/6 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Gelombang Panas: Ratusan Orang Meninggal Mendadak di Kanada, Apa yang Perlu Kita Lakukan | 2021-07-03 08:03:47 | |||||
 |
KANADA, Berita HUKUM - Ratusan orang meninggal dunia secara mendadak, banyak di antaranya diduga karena gelombang panas, dilaporkan selama periode cuaca terpanas baru-baru ini di Kanada. |
||||
| Kompolnas: Polri Luar Biasa Sigap Bantu Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19 | 2021-07-02 22:12:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah program maupun kebijakan yang ditempuh Polri dalam membantu pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19 yang angkanya terus mengalami kenaikan akhir-akhir ini, menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. |
||||
| Tonny Nainggolan: Donor Darah Selain Beri Manfaat Bagi Sesama juga untuk Kesehatan Tubuh | 2021-06-25 21:10:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas I Cipinang Tonny Nainggolan menuturkan bahwa kegiatan donor darah selain memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain atau sesama juga memberi manfaat bagi kesehatan tubuh pendonor. |
||||
| Petugas Lapas Klas I Cipinang Sita Puluhan Alat Komunikasi, Sajam dan Temukan Alat Hisap | 2021-06-23 07:02:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang Jakarta Timur menyita puluhan alat komunikasi serta sejumlah aksesoris ponsel, dan senjata tajam (sajam) dari dalam sel hunian warga binaan. |
||||
| Penyelesaian Konflik Tanah Harus Perhitungkan Aspek Hukum dan Non Hukum | 2021-06-19 04:02:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek ba ...Berita Selengkapnya |
||||
| Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa | 2021-06-17 08:50:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Sebab, Wihadi menilai adanya dampak dari pandemi Covid-19, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sangat menurun. Sehingga, berdampak pada pendapa ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
