| ASEAN |
|
|
| |
| Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar | 2021-10-26 21:37:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Krisis Myanmar menduduki puncak agenda pembicaraan KTT ASEAN yang digelar secara virtual, Selasa (26/10). Pemimpin junta militer Myanmar dikecualikan dalam pertemuan tersebut, tapi Biden dilaporkan akan hadir.
Para pemimpin ASEAN memulai KTT tahunan mereka pada Selasa (26/10) tanpa kehadiran pemimpin militer Myanmar Min A ...Berita Selengkapnya |
| Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan | 2021-10-26 07:04:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena penurunan muka tanah di Ibu Kota pada masa yang akan datang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani persoalan reklamasi di Teluk Jakarta.
...Berita Selengkapnya
|
| Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat | 2021-10-23 00:55:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Irwan berpendapat, semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.
Hal itu ditegaskan Irwan merespon perat ...Berita Selengkapnya |
| Mereka Ingin Anies Jadi Presiden | 2021-10-21 05:04:15 |
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid
PILPRES 2024 masih lama. Tapi, auranya begitu terasa. Tak ada hari tanpa membincangnya.
Memang, ini tak seperti biasanya. Mungkin karena sisa-sisa kekecewaan pada pilpres sebelumnya. Atau mungkin karena rendahnya tingkat kepuasan kepada para pengelola negara.
Mereka ingin perubahan. Dan perubahan itu dimulai deng ...Berita Selengkapnya |
| Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN | 2021-10-20 22:54:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa tanah sering kali terjadi di Indonesia, demikian juga di daerah khususnya Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut.
Demikianlah hal itu di ...Berita Selengkapnya |
| Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko Difungsikan Awal 2022 | 2021-10-15 00:12:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT JakLingko Indonesia menargetkan Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko sudah dapat digunakan untuk umum pada awal tahun 2022.
Perluasan uji coba terus dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021 untuk menguji perencana perjalanan (journey planner) dari empat moda transportasi umum dalam satu tiket ...Berita Selengkapnya |
| Kalapas Klas I Cipinang; Narasi TV Mengaku Keliru dan Minta Maaf serta Akan Buat Fresh Konten | 2021-10-14 16:36:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang Tonny Nainggolan didampingi Kabid Administrasi dan Keamanan, Haryoto serta Ka.KPLP Lapas Cipinang Heriyanto Syafrie mendatangi kantor Narasi TV di Jakarta, pada Rabu sore (13/10).
"Kami datang untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait penayangan video d ...Berita Selengkapnya |
| Andi Akmal Minta Pemerintah Pegang Komitmen Tidak Impor Beras | 2021-10-14 06:06:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ...Berita Selengkapnya |
| Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa | 2021-10-09 19:31:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, hadir karena kenegarawanan pada pendiri bangsa yang sangat kuat. Keinginan mereka untuk menghadirkan Pancasila sebagai bentuk utuh keberagaman Indonesia, sudah terlihat sejak awal perumusan Pancasila itu sendiri.
An ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Tilep Dana Hibah, 2 Anggota DPRD Ditangkap Kejati Kalbar | 2021-10-06 01:10:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dibawah komando Dr. Masyhudi, SH, MH di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) bergerak cepat, setelah memiliki lebih dari dua alat bukti, mereka langsung menahan dan mencoblos 2 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kalbar ke penjara.
Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi keduany ...Berita Selengkapnya |
|
|