Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    ASEAN
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar | 2021-10-26 21:37:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Krisis Myanmar menduduki puncak agenda pembicaraan KTT ASEAN yang digelar secara virtual, Selasa (26/10). Pemimpin junta militer Myanmar dikecualikan dalam pertemuan tersebut, tapi Biden dilaporkan akan hadir.

Para pemimpin ASEAN memulai KTT tahunan mereka pada Selasa (26/10) tanpa kehadiran pemimpin militer Myanmar Min A
...

Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan | 2021-10-26 07:04:31


JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena penurunan muka tanah di Ibu Kota pada masa yang akan datang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani persoalan reklamasi di Teluk Jakarta.



...

Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat | 2021-10-23 00:55:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Irwan berpendapat, semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.

Hal itu ditegaskan Irwan merespon perat
...

Mereka Ingin Anies Jadi Presiden | 2021-10-21 05:04:15

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

PILPRES 2024 masih lama. Tapi, auranya begitu terasa. Tak ada hari tanpa membincangnya.

Memang, ini tak seperti biasanya. Mungkin karena sisa-sisa kekecewaan pada pilpres sebelumnya. Atau mungkin karena rendahnya tingkat kepuasan kepada para pengelola negara.

Mereka ingin perubahan. Dan perubahan itu dimulai deng
...

Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN | 2021-10-20 22:54:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa tanah sering kali terjadi di Indonesia, demikian juga di daerah khususnya Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut.

Demikianlah hal itu di
...

Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko Difungsikan Awal 2022 | 2021-10-15 00:12:00

JAKARTA, Berita HUKUM - PT JakLingko Indonesia menargetkan Kartu Transportasi dan Aplikasi Terintegrasi JakLingko sudah dapat digunakan untuk umum pada awal tahun 2022.

Perluasan uji coba terus dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021 untuk menguji perencana perjalanan (journey planner) dari empat moda transportasi umum dalam satu tiket
...

Kalapas Klas I Cipinang; Narasi TV Mengaku Keliru dan Minta Maaf serta Akan Buat Fresh Konten | 2021-10-14 16:36:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang Tonny Nainggolan didampingi Kabid Administrasi dan Keamanan, Haryoto serta Ka.KPLP Lapas Cipinang Heriyanto Syafrie mendatangi kantor Narasi TV di Jakarta, pada Rabu sore (13/10).

"Kami datang untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait penayangan video d
...

Andi Akmal Minta Pemerintah Pegang Komitmen Tidak Impor Beras | 2021-10-14 06:06:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Kecukupan dan ketahanan pangan yang diklaim pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hingga ekspor beras Indonesia pun meningkat 15,4 persen di 2020 dan 2021 memiliki tren y ...

Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa | 2021-10-09 19:31:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, hadir karena kenegarawanan pada pendiri bangsa yang sangat kuat. Keinginan mereka untuk menghadirkan Pancasila sebagai bentuk utuh keberagaman Indonesia, sudah terlihat sejak awal perumusan Pancasila itu sendiri.

An
...

Diduga Tilep Dana Hibah, 2 Anggota DPRD Ditangkap Kejati Kalbar | 2021-10-06 01:10:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Dibawah komando Dr. Masyhudi, SH, MH di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat (Kalbar) bergerak cepat, setelah memiliki lebih dari dua alat bukti, mereka langsung menahan dan mencoblos 2 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kalbar ke penjara.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Masyhudi keduany
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]