JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis dengan menghapus subsidi benih padi. Kebijakan ini dipastikan menekan para petani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rp 1,3 triliun nilai subsidi per tahun rencananya akan dihapus pada 2018 ini.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto meminta para kelompok tani penerima bantuan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) agar berupaya mencegah terjadinya pengangguran alsintan. Untuk hal tersebut kelompok tani harus berkoordinasi dengan kelompok tani lainnya dan dengan Dinas Pertanian di daerahnya guna optimalisasi penggunaan alsi ...Berita Selengkapnya

KUPANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap Petani beras. Hal ini dikarenakan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebagai outlet dari Bulog, akan dihapus mulai tahun 2018.

Padahal tahun 2017, dari 55 kota di Indonesia tidak seluruhnya memberikan hasil yang m ...Berita Selengkapnya

GARUT, Berita HUKUM - PT. Agro Jabar disaksikan Wakil Bupati Garut, dr H Helmi Budiman dan muspida setempat secara simbolis melakukan penanaman jeruk lemon di desa Sindang Sirna kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, Kamis (11/5).

Program penanaman kebun jeruk ini merupakan program kemitraan PT. Agro Jabar dengan para petani penggarap di desa Sinda ...Berita Selengkapnya

MUSI BANYUASIN, Berita HUKUM - Memasuki hari ke 12, rombongan Aksi Jalan Kaki Jambi-Jakarta para petani dan warga Suku Anak Dalam mencapai daerah Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka masih butuh sekitar 28 hari lagi mencapai Jakarta.

Joko Supriyadi Nata, Koordinator Lapangan aksi ini melaporkan malam ini rombongan menginap di k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai negeri agraris, Indonesia bercita-cita menjadi negara yang berdaulat, terutama sektor pangan. Apalagi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan secara mandiri bagi segenap rakyat Indonesia. Sayangnya, cita-cita tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya, meski potens ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin Rapat terbatas kabinet mengenai ketersediaan lahan seluas 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore.

“Intinya kami diminta menjelaskan tentang program ketersediaan lahan 9 juta hekta ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Para Petani Kedelai yang tergabung dalam berbagai kelompok Tani (Gapoktan) di 24 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur mengeluh soal pemasaran hasil panen Kedelai mereka. Hal tersebut di sampaikan beberapa kelompok Tani Aceh Timur, yang memiliki 10 ribu hetkar lebih lahan tanaman kedelai, salah satu kecamatan yang menda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta hari ini membacakan putusan gugatan 8 petani Gondangtapen, terhadap Kementerian Kehutanan & PT Holcim Indonesia Tbk. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan para petani dan tidak dapat diterima, karena para penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan ...Berita Selengkapnya

MANADO, Berita HUKUM - Sepanjang Desember 2013 lalu petani di Sulawesi Utara masih belum sepenuhnya sejahtera. Itu tampak dari Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2013 lalu, yang masih berada di bawah angka 100, sebagai batas kesejahteraan dalam ukuran yang ditetapkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara menunjukk ...Berita Selengkapnya