JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aktivis Banteng Demokrasi Indonesia (Bendera) berencana melakukan aksi sweeping terhadap warga Malaysia. Aksi ini dilakukan sebagai balasan atas tindakan Polisi pemerintah Malaysia yang melakukan penembakan terhadap tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kita akan sweeping warga Mala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kecurigaan ada organ yang hilang di tubuh tiga jenazah TKI yang tewas di Malaysia, masih terus berlanjut. Pasalnya Migrant CARE masih meragu pernyataan resmi kepolisian bahwa tidak ada organ yang hilang di tubuh jenazah tersebut.

"Kalau pemerintah merasa sudah selesai, tapi bagi Migrant Care, kita akan terus mendampin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mabes Polri bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kemarin, mengumumkan hasil otopsi ulang 3 jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), organ tubuhnya masih lengkap.

Baik seluruh organ vital, seperti tubuh, otak, mata, jantung, hati, ginjal, dan lain-lain dalam keadaan lengkap. Sedangk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com)- Pemerintah kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diminta menuntaskan kasus penembakan tiga TKI oleh Kepolisian Malaysia. Selain itu, Pemerintah juga diminta agar mengevaluasi kinerja KBRI Kualalumpur agar tidak terulang lagi kesalahan terkait kasus kematian beberapa TKI sebelumnya.

Hal itulah yang diungkapkan, Anggota K ...Berita Selengkapnya

KUALA LUMPUR (BeritaHUKUM.com) – Menteri Urusan Perempuan, Keluarga dan Komunitas Malaysia, Shahrizat Abdul Jalil menyatakan mundur dari jabatannya pada 8 April mendatang.
Pengunduran diri Shahrizat ini, terkait skandal korupsi anggaran pemerintah terkait proyek pengembangan peternakan sapi.

Keluarga sang menteri dituding menggunakan anggaran n ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kepolisian Diraja Malaysia menangkap 12 orang yang diduga membantu kelompok Abu Omar. Mereka diduga membantu menyelundupkan senjata api dari Filipina ke Indonesia. Pengakapan tersebut dilakukan pada 14-15 Nopember di sejumlah lokasi di negara tersebut.

Dari 12 pelaku tersebut, diketahui dua di antaranya adalah berkewa ...Berita Selengkapnya

KUALA LUMPUR (BeritaHUKUM.com) – Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan pemerintahnya akan menghapus Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act, ISA) yang memungkinkan penahanan penahanan tersangka tanpa proses pengadilan.

"Pemerintah memberikan komitmen bahwa tidak ada seorang pun yang akan ditahan hanya karena ideolog ...Berita Selengkapnya