JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel), telah menetapkan tiga orang tersangka dan langsung menjebloskannya ke tahanan hotel prode pada, Kamis (22/10). Para tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kredit karyawan di salah satu bank cabang pembantu di salah satu bank di Badan Us ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan polisi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamai diri sebagai pendukung Menteri BUMN, Erick Thohir terhadap pendemonya menuai protes dari banyak kalangan.

Protes itu pun juga disampaikan oleh Divisi hukum Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), C. Suhadi yang menilai bahwa sikap kritis seharusnya ditanggapi secara b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Indah Karya (Persero) salah satu perusahaan 'plat merah' dibawah komando Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir digugat wanprestasi sebesar Rp.6 milyar lebih oleh PT. LV Logistics Indonesia. Karena diduga tidak melakukan sisa pembayarannya pekejaan yang telah dilaksanakannya.

Berdasarkan hal itulah, Gugata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani harus dikeluarkan dari kabinet jika terbukti melakukan dugaan maladministasi dan KKN.

Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah mengatakan, kalau terbukti bersalah dalam pemilihan dan penempatan pejabat BUMN, Erick Thohir dan Sri Mulyani tidak cukup dipindahkan dari po ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengingatkan ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Menurut Fadli, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kini sedang menghadapi risiko gagal bayar yang ser ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri di kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian meruncing. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir itu karena dinilai mencederai profesionalitas TNI dan Polri.

Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, SH mengataka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah menarik perwira tinggi TNI/Polri dalam struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir sama saja memundurkan demokrasi.

"Ini langkah mundur demokrasi dan bertentangan dengan semangat-semangat tata negara, Tap MPR, dan juga UU TNI dan UU Kepolisian," kata Ketua Bidang Ad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUm - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah berhati-hati melepas saham perusahaan subholding Pertamina di lantai bursa. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikaji secara cermat, tidak hanya dari sudut pandang kedaulatan ekonomi, melainkan juga dari sisi ketahanan nasional. Apalagi j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali merombak jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) Setelah sebelumnya merombak jajaran direksi PT Adhi Karya (Persero) belum lama ini.

Erick mencopot Bintang Perbowo dari jabatan Direktur Utama Hutama Karya lalu digantikan oleh Budi Harto. Budi Harto sendiri mer ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku geram lantaran masih banyaknya komisaris-komisaris yang ada di perusahaan milik BUMN ikut dan terlibat kampanye bahkan mendukung petahana pada Pilpres 2019.

"Saya termasuk yang mengkritik Komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent," kata Refly dalam channel Yo ...Berita Selengkapnya