|
|||||
| Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah | 2022-01-25 06:49:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mendesak Polri untuk segera memberantas mafia tanah. Sebab, dirinya menilai Komisi III DPR RI rutin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya mafia tanah di seluruh provinsi yang dikunjungi. Karena itu, Adies meminta perlu ada beberapa terobosan atau ketegasan oleh kepolis ...Berita Selengkapnya |
||||
| Jampidsus Periksa 2 Saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit di Kemenhan | 2022-01-19 06:51:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021. |
||||
| Jelang Hari Pers Nasional 2022 Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia | 2022-01-16 07:12:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang puncak penyelenggaraannya dilangsungkan pada 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa menghasilkan dorongan besar bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan digital (Digital Sovereignty). Sehingga negara dan rakyat bisa meme ...Berita Selengkapnya |
||||
| HMS: Pansus BLBI DPD RI Jangan Jadi Kuda Troya Kepentingan Politik | 2022-01-13 18:46:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengingatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) agar tidak menjadikan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) ini sebagai kuda troya kepentingan politik. |
||||
| Anies Paling Berpeluang Jadi Presiden 2024-2029 | 2022-01-08 10:57:18 | |||||
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid |
||||
| Ganjar Dilaporkan ke KPK, PDIP Anggap Sebagai Dinamika Pilpres 2024 | 2022-01-07 20:54:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo terkait kasus megakorupsi KTP-el ke KPK dianggap sarat kepentingan politik. |
||||
| Rachmat Gobel Minta Pemerintah Waspadai Laju Inflasi Tahun 2022 | 2022-01-07 20:17:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menghadapi dinamika situasi dan kondisi tahun 2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai laju inflasi. Memang pada tahun 2021, laju inflasi dinilai terkendali. Namun, pada tahun 2022, sebab lonjakan harga kebutuhan sehari-hari naik ...Berita Selengkapnya |
||||
| Puspomad Gelar Rekonstruksi Kasus Kecelakaan Nagreg | 2022-01-04 00:05:33 | |||||
 |
BANDUNG, Berita HUKUM- Proses penyidikan kasus kecelakaan di Nagreg yang melibatkan tiga oknum prajurit TNI AD sebagai pelaku tabrak lari dari korban meninggal Handi dan Salsabila, terus berjalan dan memasuki tahapan baru. Tim penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) yang dipimpin Dansatidik Tipidter Satidik Puspomad, Kolonel Cpm Maryad ...Berita Selengkapnya |
||||
| Iran Luncurkan Roket Bawa Tiga Perangkat Penelitian ke Luar Angkasa | 2022-01-01 18:53:27 | |||||
 |
IRAN, Berita HUKUM - Teheran mengumumkan telah meluncurkan roket pembawa satelit ke luar angkasa dengan tiga perangkat penelitian di dalamnya. Langkah itu dilakukan di tengah pembicaraan kesepakatan nuklir yang sedang berlangsung. |
||||
| Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Mencapai Rp 6 Triliun | 2022-01-01 18:20:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 m. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemu ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
