JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi-fraksi DPR menyatakan persetujuannya membahas Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD) sebagai revisi UU No.33/2004 yang diusulkan Pemerintah. Persetujuan disampaikan jubir Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi, Hetifah dari FPG, FPDI Perjuangan oleh Yasonna H. Laoly dan Fraksi PKS oleh Ecky ...Berita Selengkapnya

KYRGYZTAN, Berita HUKUM - Korupsi bisa dicegah dengan mereformasi layanan publik secara komprehensif. Ini penting dilakukan di semua lini layanan publik, termasuk di parlemen. Untuk mendukung pencegahan korupsi, DPR RI juga sudah merumuskan produk legislasi yang antikorupsi.

Demikian dikemukakan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Legislasi DPR dan Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) menyepakati 2 (dua) RUU tentang Perlindungan Anak dan RUU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2014.

Hal tersebut disepakati dalam Rapat Kerja Baleg DPR dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 2-5 Juni 2014 diharapkan dapat menjadi pesan penting kepada dunia bahwa, ditengah tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden Republik Indonesia 2014, Indonesia masih dapat menyelenggarakan pertemuan internasional. Ini menunjukkan demokrasi yang terus tumbuh di negeri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu legislatif 2014, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak, yakni 23.681.471 suara sah sementara Partai PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR, karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.

Berikut hasil perolehan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyatakan prihatin atas vonis hukuman mati 683 orang yang ditetapkan Pengadilan Mesir. Pemerintah Indonesia menurutnya perlu menyatakan sikap terhadap keputusan yang melanggar HAM tersebut.

“Rakyat dan Pemerintah Indonesia harus mengecam vonis biadab, tidak manusiawi yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan yang meminta KPK mewaspadai korupsi besar-besaran DPR di akhir masa jabatan, hendaknya dilihat sebagai warning atau peringatan. “Sepanjang untuk perbaikan lembaga, pernyataan itu boleh-boleh saja tetapi asal obyektif dan tidak untuk menebar kebencian,” kata anggota DPR Deding Ishak kepada Parlementaria, Senin (1 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA. Berita HUKUM - Sebanyak 25 mahasiswa dan satu dosen pembimbing dari Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda mendatangi DPR RI. Mereka merupakan mahasiswa jurusan hukum, dan hendak bertukar pikiran dan berdiskusi tentang sistem hukum yang berlaku di kedua negara.

Mahasiswa ini diterima oleh Deputi Bidang Perundang-undangan Johnson Rajagu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden dinilai kebablasan. Adanya kewenangan tersebut, dianggap dapat memengaruhi independensi dua lembaga hukum tersebut.

Hal tersebut diungkapkan dua orang akade ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR, Rabu (5/3), menyetujui Laporan Komisi XI terhadap penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013. Keputusan ini diambil setelah Anggota Komisi XI Kamaruddin Sjam membacakan laporannya.

“Berdasarkan ...Berita Selengkapnya