JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Mochamad Sidik mengingatkan kepada warga yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) untuk mempersiapkan sejumlah dokumen kependudukan.

Sidik menuturkan, warga Ibu Kota harus membawa SIM, paspor, kartu keluarga (KK), dan surat nikah ke tempat pemungutan suara (TPS). Ia me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) 2017 Suhardi Duka dan Kalma Katta mengungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar telah melakukan tindakan pembukaan kotak suara secara tidak sah di beberapa kabupaten di Provinsi Sulbar.

"Oleh sebab itu kami meminta Ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah situasi yang normal dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus siap menghadapinya. KPU juga harus memandang para pemohon bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari pelayanan dan pertanggungjawaban KPU kepada peserta pilkada.

KPU harus memahami bahwa pengajuan g ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Djan Faridz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mengatakan, pihaknya resmi memecat Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau dikenal dengan nama Haji Lulung.

"Langkah tegas diambil lantaran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini tidak patuh perintah partai, mulai hari ini DPP secara resm ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan tim sukses pasangan calon gubernur Ahok-Djarot dan Giring Nidji ke Bawaslu DKI atas dugaan praktik politik uang di Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Kami melaporkan hasil operasi Tim Reaksi Cepat (TRC) ACTA dan Relawan Roemah Djoeang berupa dugaan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa arah dukungan Partai Demokrat untuk putaran dua Pilkada DKI Jakarta akan ditenukan oleh Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, pasangan calon dari koalisi Partai Demokrat yang kalah pada putaran pertama.

"Nanti pada akhirnya partai akan memberikan pandangan namun pad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Proses pilkada Banten telah masuk ke babak baru yakni penyaluran ekspresi diri dari paslon yang kalah. Setelah berkutat dengan skenario menolak menerima hasil pilkada dan tidak mau menandatangani keputusan KPUD Banten, kubu yang kalah kini memanfaatkan peluang terakhir yang tersisa berupa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta selesaikan audit dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) putaran satu Rabu (1/3). Audit dana kampanye ini sesuai dengan UU No 10/ 2016 tentang Pilkada serta PKPU No 13/2016 tentang Kampanye.

Sebelumnya masing-masing pasangan calon (paslon) telah menyera ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Harijadi atau Titiek Soeharto, membenarkan pilihannya untuk tidak sesuai garis partai dalam Pilikada DKI Jakarta 2017.

Titiek menegaskan, dirinya sama sekali tidak salah jika menetapkan dukungan politik pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), berlawana ...Berita Selengkapnya

CILEGON, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan nomor urut 1 Wahidin Halim-Andika Hazrumy pada hasil rekapitulasi manual perolehan suara Pilkada Banten 2017 unggul tipis dibandingkan nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syariep.

"Pasangan Wahidin-Andika unggul dengan meraih 2.411.213 suara atau 50,95 persen, sedangk ...Berita Selengkapnya