JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait adanya panggilan dari BK DPR, akhirnya Menteri BUMN Dahlan Iskan hari ini, Senin (05/11) mendatangi gedung DPR RI, guna untuk menjelaskan pernyataannya selama ini tentang 10 orang inisial nama Anggota DPR RI yang terlibat dalam pemerasan di BUMN yang dipimpinya itu.

Tak ingin luput dari kehadiran menteri BUMN Dah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seusai diperiksa oleh Badan Kehormatan (BK) DPR selama kurang lebih 2 jam, Dahlan pun akhirnya keluar dari ruang rapat BK Gedung DPR RI Lantai 2 Senayan Jakarta tepat pukul 12:00 WIB tadi, Senin (05/11). Terkait pemeriksaannya itu, Dahlan Iskan kemudian memberikan keterangan persnya terkait hasil dari pemeriksaan yang telah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Akhirnya Menteri BUMN Dahlan Iskan hari ini, Senin (05/11) datang untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR RI guna menjelaskan tentang pernyataannya selama ini tentang 10 orang inisial nama Anggota DPR RI yang terlibat dalam pemerasan di BUMN yang dipimpinya itu.

Dahlan Iskan hadir sekitar pukul 09:00 WIB tadi, denga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Kehormatan DPR RI menjadwalkan pemanggilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan direksi BUMN yang dilakukan oleh sepuluh oknum anggota DPR, Senin (5/11) ini. Selain Dahlan, BK juga akan memanggil Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur RNI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisasi Anti Utang (KAU) menyambut baik Surat Edaran Surat Edaran (SE) Nomor: SE–592/Seskab/XI/2012 tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang Membebani APBN/APBD tanggal 1 November 2012, dan menuntut pihak terkait melakukan evaluasi atas semua pinjaman luar negeri yang diterima oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi polemik dan semakin memanasnya suasana di Gedung DPR RI, terkait pernyataan Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang mengatakan adanya anggota DPR RI, yang memeras BUMN, dan akibat dari Statement tersebut Dahlan mendapat tangapan dan kecaman dari Anggota DPR RI Komisi III Nudirman Munir, Rabu (31/10) di Senayan Jakarta.

...Berita Selengkapnya

JATIM, Berita HUKUM - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN), Dahlan Iskan menyatakan kesiapannya untuk membeberkan oknum anggota DPR yang meminta ‘jatah’ ke perusahaan-perusahaan BUMN. Syaratnya, harus ada undangan resmi untuk mengungkapkan nama-nama tersebut.

"Kalau DPR serius minta, saya siap diundang DPR khusus untuk mengungka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meluruskan pemberitaan di sejumlah media massa termasuk media-media sosial, mengenai laporan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan kepadanya karena BUMN dimintai jatah oleh oknum DPR, sehingga seolah-olah laporan tersebut direspon Seskab dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-542/Seska ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali menjelaskan perihal Surat Edaran Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tertanggal 28 September 2012 dengan Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 untuk Mencegah Praktik Kongkalikong. Dahlan menegaskan bahwa dirinya yang menindaklanjuti Surat Edar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan akan terus menekan pemerintah untuk mengurangi setoran BUMN ke negara dalam bentuk dividen. Penurunan setoran akan bermanfaat bagi perusahaan pelat merah untuk mengembangkan proyek terutama infrastruktur.

Dahlan pernah mengatakan akan tetap meminta pengurangan dividen sebesar ...Berita Selengkapnya