|
|||||
| Pidato Raja Salman Jadi Payung Hukum Bagi Perlindungan TKI | 2017-03-04 15:52:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidatonya didepan Raja Salman Bin Abdulaziz al-Saud saat berkunjung ke Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mendapat tanggapan positif dari Raja Arab tersebut. A ...Berita Selengkapnya |
||||
| Timwas TKI DPR Apresiasi Langkah Menaker Cabut Ijin PJTKI | 2017-02-04 13:57:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja mencabut ijin PJTKI (perusahan jasa tenaga kerja Indonesia) yang terlibat pengiriman TKI illegal. |
||||
| Pemerintah Diminta Cabut Kepmen 260 Tahun 2015 | 2017-02-02 12:11:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. |
||||
| MK: Demi Perlindungan, TKI Wajib Miliki KTKLN | 2016-08-05 14:12:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang diajukan 29 Anak Buah Kapal (ABK), Kamis (4/8) di ruang sidang pleno MK. |
||||
| TKI Meninggal Keluarga Tak Dikabarkan, Gerindra: Pemerintah Hanya Cari Untung Saja | 2016-04-28 20:09:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karawang meninggal dunia di Arab Saudi. TKI tersebut bernama Imas Nurbaeti Binti Kana. Imas diduga meninggal karena kekurangan gizi pada Desember 2015 silam. |
||||
| Ahli: Pemerintah Alihkan Tanggung Jawab Perlindungan TKI | 2016-04-27 13:04:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melimpahkan tanggung jawab dalam melindungi TKI yang mengalami masalah di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKI). Demikian disampaikan oleh Koordinator Advokasi Pusat Pusat Sumber Daya Buruh Migran Yogyakarta Abdul Rahman ...Berita Selengkapnya |
||||
| BNP2TKI Dianggap Tak Berperan, UU PPTKI Digugat | Saturday 06 Jun 2015 23:58:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dan kewenangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dinilai berlebihan. Hal inilah yang menjadi alasan PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunga ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pengiriman TKI ke 21 Negara Timteng Dihentikan, Pemerintah Harus Ciptakan Lapangan Kerja Baru | Monday 18 May 2015 21:12:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan, Roberth Rouw, menyambut baik kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang menghentikan dan melarang pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara Timur Tengah (Timteng), serta melakukan pengetatan terhadap penempatan TKI ke kawasan Asia-Pasifik. |
||||
| Banyak Hadapi Masalah, Presiden Jokowi Minta TKI Rumah Tangga 3 Tahun ke Depan Harus Distop | Friday 08 May 2015 17:42:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berencana akan menghentikan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, ke berbagai negara pada 3 atau 4 tahun mendatang. Langkah ini diambil setelah sebelumnya Pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal ke 21 (dua puluh satu) negara di Timur Tengah seb ...Berita Selengkapnya |
||||
| Menaker M. Hanif Dhakiri Blusukan ke Kampung TKI | Wednesday 18 Feb 2015 23:10:13 | |||||
 |
BELU, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri melakukan blusukan ke Kampung TKI Desa Raifatus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Desa Raifatus terdiri dari 3 dusun di mana desa ini merupakan desa perbatasan langsung dengan Timor Leste. Menaker sengaja ke sana untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga dimana sebagian besar wargan ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
