|
|||||
| Sidang Praperadilan SP-3 Dugaan Pencurian dan Pemalsuan Buku NIkah di PN Jaksel | 2016-11-30 05:54:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persidangan Praperadilan SP-3 kasus dugaan pencurian dokumen dan pemalsuan Buku Nikah yang diajukan oleh pemohon Melva Tambunan, istri sah (alm) Agus Maulana Kasiman, dan termohon Polda Metro Jaya, kembali dilanjutkan, masih dalam tahap menyampaikan bukti-bukti. Sidang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Praperadilan Kasus Irman Gusman Mengajukan 11 Petitum karena OTT Tidak Memenuhi Syarat Yuridis | 2016-11-02 04:21:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa Hukum Irman Gusman (IG) mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menjadi Tersangka KPK seusai menyelenggarakan persidangan yang ke-6 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerangkan bahwa, setidaknya ada tiga poin kesimpulan yang akan memperkuat permohonan kliennya dalam memenan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum, Polda Kaltim dan Polres Samarinda di Praperadilankan | Thursday 17 Dec 2015 08:59:48 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Romi Usman Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu, Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Kantor Pengacara & Advokad pada kantor hukum RBA (Rivai Beni Ariyanto) & Parter melakukan gugatan terhadap Polda Kaltim dan Polres Samarinda karena dinilai telah lalai, melakukan pembiaran dan melawan hukum yang dituding melakukan pe ...Berita Selengkapnya |
||||
| Chairul Huda: Aturan Gugurnya Praperadilan Multitafsir | Saturday 07 Nov 2015 08:14:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui sidang keempat, rangkaian sidang pemeriksaan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memasuki tahap akhir, pada Kamis (5/11). |
||||
| KPK 2 Kali Mangkir Panggilan Praperadilan dan KPK Berjanji akan Hadir Panggilan Berikutnya | Tuesday 03 Nov 2015 07:59:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ke 2 kalinya mangkir tidak menghadiri dalam sidang Praperadilan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Praperadilan dengan pemohon Bayu Afriyanto,SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. |
||||
| KPK Mangkir pada Sidang Prapid Kasus dari Warga Sergai | Thursday 08 Oct 2015 06:42:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Sohe, SH, menunda sidang Praperadilan (Prapid) seorang warga Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait dengan penghentian dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Non Reboisasi (DNR) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang diduga merugikan negar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Akibat Penanganan Kasus Korupsi di Serdang Bedagai Tidak Jelas, KPK Digugat Praperadilan | Monday 14 Sep 2015 17:11:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Pra ...Berita Selengkapnya |
||||
| Praperadilan Dahlan Iskan Hari Ini di Gelar di PN Jaksel | Monday 27 Jul 2015 14:02:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dahlan Iskan, Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melayangkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus proyek pembangunan Gardu Induk Listrik di Bali, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. |
||||
| KPK Bisa Ajukan PK Atas Putusan Praperadilan | Saturday 30 May 2015 11:32:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul dikabulkannya praperadilan Hadi Purnomo atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil terobosan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Hanya langkah itu yang bisa diambil KPK untuk melawan putusan hakim praperadilan. |
||||
| Berpotensi Mengalami Kesewenang-wenangan, Advokat Minta Praperadilan Diperluas | Monday 13 Apr 2015 10:31:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Kamis (9/4) siang, di Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin, yang berprofesi sebagai advokat. Pada kese ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
