|
|||||
| Prokes Saat Pilkada Harus Diterapkan Secara Ketat | 2020-12-06 16:09:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 untuk benar-benar menerapkan PKPU soal protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat dalam pelaksanaan Pilkada. |
||||
| Pemerintah Harus Yakinkan Pilkada Aman | 2020-12-01 17:33:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diserukan agar meyakinkan masyarakat pemilih bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kali ini aman di tengah wabah Corona (Covid-19). Bila Covid-19 tak tertangani dengan baik, masyarakat pun enggan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin daerahnya. |
||||
| Data Pemilih Jadi Masalah Klasik yang Tak Pernah Usai | 2020-11-28 13:57:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa hari pencoblosan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 sudah kurang dari dua minggu lagi. Persiapan yang dilakukan juga telah dilakukan sejak jauh hari sebelumnya dan sudah berbagai tahapan Pilkada yang dilalui. Namun perso ...Berita Selengkapnya |
||||
| Netralitas ASN Dukung Kualitas Pilkada | 2020-11-26 11:58:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan selain disiplin protokol kesehatan (prokes), proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak harus berkualitas sesuai prinsip demokratis. Menurutnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi refleksi untuk menentukan berkualitas atau tidaknya Pilkada serentak 2020. |
||||
| Perkuat Pengawasan, Komisi II Akan Bentuk Panja Pilkada | 2020-11-19 21:10:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI segera akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada 2020 untuk mengawasi kualitas Pilkada 2020 dalam segala aspek di tengah pandemi Covid-19. Hal ini sebagai respon atas banyaknya masukan terkait pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama proses kampanye pilkada yang saat ini tengah berlangsung. |
||||
| Survei NCID Pilgub Sumbar: Keterbatasan APK dan Protokol Covid-19 Sebabkan Elektabilitas Paslon Rendah | 2020-11-07 05:19:07 | |||||
 |
SUMATERA BARAT - Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh peserta pilkada 2020 adalah keterbatasan akses informasi yang didapatkan masyarakat terhadap kandidat pasangan calon Pilgub Sumatera Barat serta pembatasan aktivitas kampanye yang melibatkan massa ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ikatan Keluarga NASUTION Sumut Serukan Pilih AKHYAR di Pilkada Medan | 2020-11-01 16:33:12 | |||||
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Calon Walikota Medan Akhyar Nasution mendapat restu menjadi Walikota Medan periode 2021-2024 dari Ikatan Keluarga Nasution Dohot Boruna (IKANAS) Sumut. Pilihan itu disampaikan karena pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 1, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. dianggap sebagai sosok calon pemimpin Kota ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bamsoet: Pilkada Serentak Harus Mampu Lahirkan Pemimpin Daerah Berkualitas | 2020-10-19 10:49:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan MPR RI melalui Badan Pengkajian merekomendasikan naskah visi misi calon Gubernur/Bupati Walikota yang terpilih dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020 menjadi bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi III Ingatkan Netralitas Kejaksaan dalam Pilkada 2020 | 2020-10-15 06:04:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan segenap jajaran aparat Kejaksaan bersikap tegas untuk netral dan tidak memihak kepada salah satu calon dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Selain itu, ia meminta Kejaksaan menghentikan sementara jika ada pasangan calon kepala daer ...Berita Selengkapnya |
||||
| Polri Kembali Didesak Jaga Netralitas Hadapi Pilkada | 2020-09-30 20:35:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali didesak menjaga netralitasnya menghadapi agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akhir tahun ini di sejumlah daerah. Ini penting diingatkan kembali agar Polri tetap bekerja profesional dan berintegritas. |
||||
|
|||||
