Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Jokowi
 
Presiden Jokowi beserta Keluarga di PTUNkan atas Dugaan Nepotisme Dinasti Politik | 2024-01-13 00:47:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarga digugat atas dugaan nepotisme ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Jum'at (12/1). Gugatan itu diajukan oleh Advokat-Advokat TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) dan Perekat Nusantara diantaranya, Petrus Selestinus, Carrel Ticualu, Erick S. Paat, Robert B. Key ...

Pengamat: Jokowi Merasa Bukan Lagi PDIP | 2024-01-08 23:30:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Hal itu terlihat dari sikap Kepala Negara memilih kunjungan kerja ke luar negeri dan berpotensi tidak menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan pada 10 Januari mendatang.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sikap terse
...

Barikade '98 Barsama Organ Relawan Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Diduga Hina Presiden Jokowi | 2023-08-01 10:13:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Barikade '98 bersama sejumlah organ relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (31/7).

Bukan tanpa sebab, langkah itu dilakukan lantaran Rocky Gerung diduga menghina Presiden RI (Joko Widodo/Jokowi) dengan pernyataan yang tidak pantas dan dinilai merendahkan harkat martabat pe
...

Jamiluddin Ritonga: Jokowi Selayaknya Dengar Peringatan JK Tidak Intervensi Pilpres | 2023-05-13 02:52:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Peringatan Jusuf Kalla (JK) kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ikut campur urusan capres sudah tepat dan proporsional. Sebagai Presiden, Jokowi harus mengikuti saran JK.

Demikian pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/5).

Menurut Jamilud
...

Prof Denny: Presiden Jokowi Keluar dari Rambu Konstitusi Menjadi Wasit Netral Dalam Pemilu | 2023-05-12 02:13:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, PhD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya telah keluar dari rambu konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu.

Menurut Denny, dalam pemilu, seorang pejabat negara apapun posisinya, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, seharusnya dalam posisi yang n
...

Partai Pengusung Anies Sentil Jokowi untuk Netral pada Pilpres 2024 | 2023-05-06 01:35:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai pengusung Anies Baswedan mewanti-wanti Presiden Joko Widodo untuk berlaku netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini ditegaskan anggota Tim Delapan KPP dari Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Sohibul Iman, usai mengadakan pertemuan dengan Anies Baswedan di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan
...

Pengamat: Tak Elok Puan Rekam Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi | 2022-06-22 10:06:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap Puan Maharani yang merekam pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo dianggap tidak elok. Karena, sikap Puan terlihat menunjukkan bahwa Jokowi yang notabene seorang Kepala Negara merupakan petugas partai.

Dalam video yang direkam langsung oleh Ketua DPR RI itu melalui ponselnya, tampak Pres
...

Hendardi Sebut Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, Pencapaian Visi Misi Bernegara Kian Jauh | 2022-06-14 22:35:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua SETARA Institute Hendardi menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terlihat sibuk berpolitik praktis, sehingga pencapaian Visi Misi bernegara dinilai kian jauh.

Pasalnya, setelah orkestrasi kampanye 3 periode untuk jabatan presiden gagal atau tertunda menjadi agenda politik nasional, segera proses dan taha
...

Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker | 2022-05-28 17:39:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh menjadi king maker Pilpres 2024. Jika Jokowi memilih menjadi penentu, maka akan terjadi konflik kepentingan pada penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) lantaran Jokowi statusnya masih sebagai kepala pemerintahan.

Begitu pesan dari pendiri lembaga survei Kelompok Kajia
...

10 Jabatan Luhut Pandjaitan Sepanjang Pemerintahan Jokowi | 2022-04-11 05:39:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terlihat sebagai tokoh yang kerap dipercaya oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di masa pemerintahannya selama ini.

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Kapal induk pertama Indonesia segera dikirim dari Italia, persiapan dipercepat
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]