Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kemenkumham
 
Indonesia dan Belanda Kerjasama Perangi Kejahatan Transnasional | 2023-08-25 21:15:02

DEN HAAG, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly membangun kerja sama dengan pemerintah Belanda untuk memerangi kejahatan transnasional. Pasalnya, kejahatan lintas negara semakin signifikan dan mengancam keamanan nasional hingga internasional.

Menurut Yasonna, kejahatan transnasional meningkat seiring kemajuan teknologi karena ja
...

Ditjen Imigrasi Kemenkumham Perketat Sistem Penerbitan Paspor demi Cegah TPPO dan Calon PMI Non-prosedural | 2023-06-23 03:17:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menganalogikan paspor sebagai dokumen perjalanan mirip dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini disampaikan Silmy menanggapi pernyataan anggota DPR RI tentang keterlibatan petugas imigrasi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Saya ada an
...

106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah | 2023-05-12 01:23:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang tahun politik 2024, tak pelak Muhammadiyah ingin ditarik ke dalam gejolak hajatan lima tahunan tersebut untuk mendukung calon tertentu, atau partai politik tertentu. Sebagai organisasi yang memiliki Khittah, Muhammadiyah tetap teguh, tidak terlibat dalam politik praktis.

Melihat gejolak tersebut yang kembali mun
...

Siber Polri Tetapkan A.P Hasanuddin sebagai Tersangka Ujaran Kebencian terhadap Muhammadiyah | 2023-05-01 14:50:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah. A.P Hasanuddin dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transak ...

Bukan Hanya Sang Pencerah, Kiai Dahlan juga Pembelok Arah Sejarah | 2023-03-03 11:33:23

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sidney Hook dalam The Hero in History mengemukakan bahwa ada dua jenis manusia dalam hubungannya dengan sejarah. Ada manusia yang ia sebut 'eventful man'; dan manusia lain yang ia namakan 'event-making man'. Yang pertama adalah 'manusia dalam peristiwa'; yang kedua adalah 'manusia pencipta peristiwa'.


Demikian penjel
...

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan | 2023-02-04 02:47:30

BANDUNG, Berita HUKUM - Muhammadiyah melalui Muktamar ke-48 tanggal 18-20 November 2022 di Surakarta telah menetapkan isu-isu strategi. Salah satu isu yang dibahas ialah problem keumatan. Menurut Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Alimatul Qibtiyah dalam kajian Gerakan Subuh Mengaji pada Kamis (26/1) lalu, ada tujuh isu keumatan yang ...

Jokowi: Dengan Pikiran Jernih Saya Mengakui Pelanggaran HAM Berat Memang Terjadi | 2023-01-11 14:11:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat diakui Presiden Joko Widodo terjadi di berbagai peristiwa.

Hal tersebut disampaikan presiden setelah menerima dan membaca laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat, yang dibentuk berdasarkan Keppres 17/2022.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati t
...

Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI | 2022-12-29 13:31:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan penunjukkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Pasalnya, Wihadi menilai latar belakang Silmy kurang cocok menjabat jabatan di bidang keimigrasian yang lebih terfokus pada pelay ...

Gerakan Pemuda Marhaenis Menuding Ketidakcermatan Ditjen AHU Kemenkumham Soal Pemblokiran Akses GPM | 2022-12-08 22:24:17

JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan ketidakcermatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM RI atas pemblokiran akses organisasi GPM.

Ketua Umum DPP GPM Heri Satmoko menyebut, pemblokiran itu dinilai melanggar dan tidak melalui proses aturan hukum yang berlaku.
...

Yandri Susanto: Muhammadiyah Punya Andil Merawat Keberlangsungan Indonesia | 2022-11-03 01:16:29

TARAKAN, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyebutkan Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasasi massa terbesar di Indonesia yang mempunyai andil untuk merawat keberlangsungan negara ini. Muhammadiyah dan NU adalah penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu Muhammadiyah harus peduli dan mau a
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]