| Perdata |
|
|
| |
| Jam'iyah Batak Muslim Indonesia: Tes DNA Mutlak untuk Lindungi Hak Perdata Anak | 2019-12-19 23:30:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jam'iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mendorong tes DNA (Deoxirybo Nucleic Acid) sebagai unsur Mutlak alat bukti dalam memberikan perlindungan hak perdata anak.
Ketua Umum DPP JBMI, H.Albiner Sitompul menjelaskan, sejauh ini JBMI berasumsi bahwa teknologi DNA menjadi faktor penting sebagai way out (jalan keluar) terhadap ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit' | 2019-12-16 11:46:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan melawan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan-kebijakan yang dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia.
Hal itu diungkapkan Kementerian Perdagangan dalam pernyataan tertulis mereka (15/12).
Gugatan, yang diajukan melalui Perutusan Tetap ... Berita Selengkapnya |
| Ahli Waris BANI Menang di Mahkamah Agung | 2019-11-29 06:03:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sekian lama terjadi kisruh di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), karena adanya kepengurusan ganda, akhirnya berakhir. Sebab Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah mengelurkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.
Dalam putusan ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua | 2019-11-23 11:56:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggugat Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Pelaporan ini terkait kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada ... Berita Selengkapnya |
| Rudy Kurniawan Sukolo Diduga Palsukan Tanda Tangan, Jong Andrew Rugi Rp 4 Milyar | 2019-11-22 05:13:38 |
 |
JAKARTA, Berta HUKUM - Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Rudy Kurniawan Sukolo alias Rudy kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor, Jong Andrew.
Dalam persidangan yang di Ketuai majelis hakim Desbeneri Sinaga tersebut, saksi pelapor J ... Berita Selengkapnya |
| Demi Perjuangkan Hak Atas Tanah, Pria Asal Sulawesi Ini Ingin Bertemu Jokowi | 2019-11-12 10:01:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembangunan sebuah proyek pemerintah sejatinya bertujuan agar masyarakat mengalami peningkatan dalam banyak hal termasuk kesejahteraan dan keadilan. Tapi hal tersebut tidak berlaku bagi Djamin Mokodompit (70) warga Desa Tabang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Pasalnya, tanah kepunyaan Djam ... Berita Selengkapnya |
| Mahasiswa Demo PN Samarinda Pertanyakan Kejelasan Eksekusi Tanah di Jalan Siradj Salman | 2019-10-12 07:08:22 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Puluhan Mahasiswa di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang tergabung Komunitas Peduli Keadilan (KPK) menggelar aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Kamis (10/10) sekitar pukul 13.00 Wita.
Aksi demo Mahasiswa tampak di jaga ketat oleh jajaran aparat keamanan dari Kepolisian Polres Samarinda ... Berita Selengkapnya |
| Jelang Putusan, Surat Gugatan Belum Juga Diterima Soegiharto Ketum APKOMINDO | 2019-10-07 11:22:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang gugatan perkara perdata No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. yang diajukan sejak tanggal 21 Agustus 2018 oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau DPP APKOMINDO segera memasuki agenda putusan. Sidang putu ... Berita Selengkapnya |
| Hakim Tolak Gugatan PMH 10 Pejabat RI, Penggugat Banding | 2019-10-02 05:09:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Apes benar nasib yang dialami oleh Maria Magdalena Andriani Hartono. Pasalnya, Laporan Polisi (LP) diduga telah dihentikan alias SP3. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah di tolak oleh Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Djoenaidie, di PN Jakarta Pusat pada, Selasa (1/10).
Dalam putusannya majelis haki ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Jakpus Kembalikan Harta Rampasan Korupsi Dapen Pertamina | 2019-09-17 18:42:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harta rampasan mantan Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina, M Helmi Kemal Lubis diserahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada, Selasa (17/9) yang dirampas untuk negara diserahkan kepada Dapen PT Pertamina.
Harta yang dirampas dari Kemal Lubis tersebut sebesar Rp46,2 miliar. Terdiri uang tunai senilai Rp ... Berita Selengkapnya |
|
|