Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Kejagung Harus Belajar Lagi KUHP dan KUHAP Soal Eksaminasi Kasus Jaksa Chuck | 2019-09-27 20:31:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyayangkan sikap Kejagung mengaku tidak bisa melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) kliennya. Pernyataan itu menurut dia semakin membuktikan bahwa Jaksa Agung M Prasetyo telah melanggar perbuatan hukum.

Kejagung beralasan Chuck sudah dicopot sebagai PNS sesuai put
...

Terkait Putusan PKPU, Dimas A Pamungkas: Radnet Ingin Damai | 2019-09-25 14:56:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) terhadap PT Rahajasa Media Internet (Radnet). Berdasarkan putusan nomor: 179/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2019 lalu.

Penundaan PKPU tersebut diajukan oleh Bank Pembangunan Jawa Barat dan Bante
...

Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta | 2019-09-19 11:03:44


SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesa (KPK) Jakarta yang menyidangkan kasus suap yang dilakukan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat (58) yang di tangkap tim KPK dalam OTT terkait pengurusan kasus pemalsuan surat, pada 3 Mei 2019 lalu, sidang dakwaan di Pengadil
...

Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka | 2019-09-18 10:24:31

SAMARINDA, Berita HUKUM - Soroti korupsi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2004 yang dilakukan 45 anggota DPRD Kaltim Periode 1999-2004 yang dinilai merugikan keuangan negara Rp 85 Milyar, kembali dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta oleh Komando Pertahanan Adat Dayak (KPADK) DPW Kalimantan Timur meminta agar Kejaksaan Agung memeriksa ke ...

3 Pakar Hukum Tegaskan dalam Kasus Jaksa Chuck Tidak Ada Unsur Pidana | 2019-09-14 16:21:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pakar hukum turut angkat bicara mengenai kasus kriminalisasi Jaksa Chuck Suryosumpeno. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof Marcus Priyo Gunarto, menilai bahwa ada kesalahan korelasi antara perkara pidana dan Tata Usaha Negara.

Menurutnya, merujuk pada sistem peradilan pada umumnya, hukum adalah
...

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi, Senator DPD RI: Dewan Pers Harus Patuh Hukum | 2019-09-14 06:49:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Putusan banding atas perkara gugatan PMH Dewan Pers oleh sejumlah pekerja pers telah dirilis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemarin Selasa, 10 September 2019. Dalam keputusannya tertanggal 29 Agustus tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan menerima Permohonan Banding pembanding semula penggugat dan membatalkan keputusan P ...

Dolfie Rompas: Dewan Pers Harus Hormati Putusan Banding | 2019-09-12 19:54:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi berita di berbagai media terkait pernyataan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia bahwa informasi yang beredar tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers adalah hoax, Kuasa Hukum Penggugat dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wils ...

Sidang Kasus Dugaan Penggelapan Ditunda, Terdakwa TY Ajukan 35 Bukti | 2019-09-12 13:35:06

JAKATRA, Berita HUKUM - Sidang yang sedianya dengan agenda pembacaan putusan (vonis) dengan terdakwa "TY" ditunda, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diketuai Syarifudin Zuhdi SH MH ini, harus ditunda karena putusannya belum selesai.

Dengan ditundanya pembacaan putusan tersebut, didepan persidangan terdakwa TY
...

Permohonan SPRI dan PPWI Diterima, Dewan Pers Kalah di Tingkat Banding | 2019-09-11 10:30:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi kini memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari p ...

OC Kaligis Gugat Gubernur DKI Jakarta karena Angkat Bambang Widjojanto | 2019-09-10 21:58:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan langkah gontai dan senyum sumringah, setelah sekian lama advokat senior OC Kaligis ini tak kelihatan karena menjalani hukuman penjara, tiba-tiba membuat "geger" Pengadilan. Pasalnya dia menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tuntutan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Gugatan PMH tersebut karena
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]