| EkBis |
 |
|
| |
| Kemenakertrans Kirim Tim Khusus ke Timika | Tuesday 11 Oct 2011 14:42:00 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengirimkan tim khusus ke Timika, Papua. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia, menyusul bentrok yang mengakibatkan satu pekerja tewa dan belasan lainnya luka-luka.
Pengiriman tim khu ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tolak Kebijakan Pajak Bagi UKM | Friday 07 Oct 2011 23:30:46 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) DPR menolak kebijakan pemerintah dengan memberlakukan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membebani rakyat kecil. Padhal, sektor ini tahan terhadap segala krisis keuangan yang beberapa kali menerpa negeri ini.
Jika alasan pengenaan pajak bagi UKM telah di ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Minta Pengusaha Dukung KPK | Wednesday 05 Oct 2011 14:27:42 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo berani menentang arus. Saat sejumlah pimpinan Komisi III dan DPR dengan kerasa menyerang dan menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia malah bersikap sebaliknya. Menkeu memberikan dukungan penuh terhadap institusi pemberantasan korupsi tersebut.
Bahkan, meminta par ... Berita Selengkapnya |
| Kerugian Negara Rp 17.93 Triliun Berhasil Diselamatkan | Tuesday 04 Oct 2011 16:44:28 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan penyelesaian kerugian negara sejak akhir 2004 hingga Semester I /2011 sebanyak 85.139 kasus atau senilai Rp 17,93 triliun. Sedankan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18.297 kasus senilai Rp 1,81 triliun,
Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Sela ... Berita Selengkapnya |
| 2025, Hanya Akan Ada 25 BUMN | Tuesday 04 Oct 2011 16:10:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah bakal terus melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN. Pada 2025 mendatang, ditargetkan hanya ada 25 perusahaan pelat merah, dari jumlah saat ini yang mencapai 141 perusahaan.
Pasalnya, jumlah BUMN yang ada saat ini berlebihan sehingga menyebabkan tidak terfokusnya tugas BUMN tersebut. Pasalnya, ada beb ... Berita Selengkapnya |
| BPK Temukan 11.430 Kasus | Tuesday 04 Oct 2011 16:04:49 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Data ini merupakan hasil audit sepanjang Semester I/2011. Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/10).
"Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah ... Berita Selengkapnya |
| SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17 |
 |
*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT. ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Kembali Ajukan RUU JPSK ke DPR | Friday 30 Sep 2011 23:45:20 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah memastikan segera kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada DPR. Pengajuan ini dilaksanakan sebelum akhir Oktober ini.
Pasti kami segera kami masukan (ke DPR), karena dari sisi pemerintah dalam tahap penyempurnaan. Itu salah satu UU yang wajib s ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tetap Naikan Harga TDL 10 Persen | Thursday 29 Sep 2011 22:56:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 10 persen. Langkah ini akan tetap diambil, biarpun akan berpengaruh berkurangnya subsidi. Dengan begitu, kenaikan TDL bisa dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, saar raker dengan Komisi VII DPR di ... Berita Selengkapnya |
| BPK Sanggupi Audit Pembelian Saham Newmot | Thursday 29 Sep 2011 22:52:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyanggupi melaporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam 14 hari ke depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/9).
Menurut dia, kesanggupan i ... Berita Selengkapnya |
|
|
