| EkBis |
 |
|
| |
| DPR Usul Naikan Harga BBM Subsidi Rp 1.000 Per Liter | Monday 14 Nov 2011 15:26:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk menyetop laju konsumsi BBM subsidi yang terus membengkak, DPR mengusulkan harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000 per liter. "Sebaiknya harga BBM subsidi dinaikan Rp 1.000 per liter. Tapi pemerintah masih menimbang berbagai aspek ekonomi,” kata anggota Komisi VII DPR Sohibul Iman dalam acara diskusi di Jakarta Senin ( ... Berita Selengkapnya |
| Ribuan Karyawan Telkomsel Tuntut Perbaikan Kesejahteraan | Thursday 10 Nov 2011 17:01:10 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan karyawan Telkomsel yang tergabung dalam Serikat Pekerja Telkomsel (Sepakat) menggelar aksi demo dan mogok bekerja menuntut pihak manajemen tidak mengingkari Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Aksi ini berlangsung di depan kantor pusat Telkom, Jakarta, Kamis (10/11).
Mereka menuntut implementasi Perjanjian Kerja Be ... Berita Selengkapnya |
| Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Berpihak Kepada Pekerja | Wednesday 09 Nov 2011 18:43:40 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Revisi UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan harus mencerminkan keberpihakan pada buruh. Peningkatan taraf kehidupan buruh harus menjadi alasan utama dari revisi. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terkait kemungkinan adanya kepentingan asing menyusup dalam draf tersebut.
Demikian penegasan anggota Komisi IX DPR Riek ... Berita Selengkapnya |
| Krisis Eropa Bikin Bursa Asia Anjlok | Monday 07 Nov 2011 22:02:40 |
 |
TOKYO (BeritaHUKUM.com) Bursa Asia berjuang keras pada perdagangan awal pekan ini. Kekhawatiran masih menyelimuti investor, meski pemerintahan Yunani telah membuat kesepakatan mengatasi krisis.
Berdasarkan laporan Reuters, perhatian investor juga terpaku pada kondisi negara Eropa lainnya, Italia, yang menghadapi ketidakstabilan politik sehingga ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan RUU APBN 2012 Menjadi UU | Friday 28 Oct 2011 20:28:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah sempat mandek, karena pimpinan Badan Anggaran (Banggar) ngambek dalam membahas RUU APBN 2012 akibat diperiksa KPK, akhirnya DPR mengesahkannya menjadi UU APBN 2012. Pengesahan ini diputuskan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Anis Matta yang berlangsung di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/10 ... Berita Selengkapnya |
| PPATK: Pejabat Pemda Banyak Lakukan Transaksi Mencurigakan | Tuesday 25 Oct 2011 23:26:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf berjanji untuk tetap menjaga independensi lembaga dari intevensi pihak mana pun. “PPATK akan menjaga independensinya. Saya sudah disumpah untuk hal itu,” kata dia kepada wartawan di gedung PPATK, Jakarta, Selasa (25/10).
Sebelumnya, Presiden ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina Ekspansi ke Thailand dan Cina | Friday 21 Oct 2011 23:53:51 |
 |
PEKANBARU (BeritaHUKUM.com) – PT Pertamina (Persero) merencanakan untuk melakukan ekspansi bisnis ke Indocina dan Cina pada tahun depan. Jalan masuk menguasai pasar Indocina adalah dengan cara mengakuisisi sebuah fasilitas atau pabrik pelumas yang ada di Thailand. Strategi bisnis di Cina adalah dengan mengakuisisi produk lokal.
"Dalam melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Beli Skype, Microsoft Rogoh Kobek Rp 75 Triliun | Wednesday 19 Oct 2011 01:20:57 |
 |
Kabar Skypersoft ternyata bukan lagi sekedar omong kosong. Ternyata, Microsoft sepakat membeli Skype senilai 8,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp75 triliun. Pembelian Microsoft ini merupakan yang terbesar, karena sebelumnya adalah perusahaan iklan online aQuantive yang merogoh kocek hingga senilai 6 miliar dolar AS pada 2007 lalu.
"Skype ... Berita Selengkapnya |
| Hatta Bantah Wamen Pemborosan Anggaran | Monday 17 Oct 2011 22:31:47 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mambantah penambahan wakil menteri akan memboroskan anggaran negera. Pasalnya, jumlah kabinet tetap, yakni 34 menteri. Tidak ada penambahan kementerian baru yang membutuhkan anggaran baru dan lebih besar.
“Penambahan wakil-wakil menteri tidak akan membuat gemuk kabinet. Kabinetnya teta ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tidak Setuju Kenaikan TDL | Wednesday 12 Oct 2011 23:43:06 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) pada April 2012, takkan berjalan mulus. Pasalnya, kebijakan itu mendapat penolakan dari DPR. Sebaliknya, PT PLN Persero diminta untuk melakukan efisiensi. Hal ini didasari adanya temuan BPK yang menyebut triliunan rupiah dana di PPLN terhamburkan. PLN pun pasrah bila ... Berita Selengkapnya |
|
|
