| EkBis |
|
|
| |
| Pemerintah Perlu Dukungan Kebijakan BI | Sunday 15 Jan 2012 23:11:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI atau BI rate pada level 6 persen pada akhir pekan ini. Hal itu diambil atas pertimbangan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
Tapi upaya BI dari sisi moneter untuk perbaikan ekonomi di dal ... Berita Selengkapnya |
| Konfederasi SP Bersatu Untuk Perkuat Perjuangan Pekerja | Sunday 15 Jan 2012 20:59:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Empat konfederasi serikat pekerja besar membentuk sekretariat bersama (Sekber) di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Jakarta, Kamis (12/1) lalu. Langkah ini diambil untuk memperkuat perjuangan pekerja/buruh dalam mengembangkan usaha bersama.
Keempat konfederasi tersebut, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh ... Berita Selengkapnya |
| Nike Akhirnya Mau Bayar Upah Lembur Pekerja | Thursday 12 Jan 2012 23:23:57 |
 |
NEW YORK (BeritaHUKUM.com) Ribuan pekerja PT Nikomas di Serang, Banten yang merupakan salah satu pabrik subkontrak produsen aparel dan sepatu dunia, Nike International Ltd segera mendapatkan ganti pembayaran upah lembur senilai total 1 juta dolar AS atau setera Rp 9,1 miliar..
Pembayaran tersebut diberikan, setelah perwakilan pekerja, Serikat ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Paksakan Pembatasan Subsidi dan Konversi BBM | Tuesday 10 Jan 2012 20:25:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM berlaku mulai 1 April 2012, tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersaman dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi.
Jika ... Berita Selengkapnya |
| Petani Sesalkan Kenaikan Harga Pupuk Tanpa Sosialisasi | Saturday 07 Jan 2012 23:24:09 |
 |
JOMBANG (BeritaHUKUM.com) Keresahan petani atas kenaikan harga pupuk makin meluas. Pasalnya, kenaikan itu tidak hanya dirasakan warga di beberapa desa saja, melainkan sudah hampir merata di Kabupaten Jombang. Petani sangat menyesalkan kondisi ini, karena kenaikan itu sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
Menurut Anas (50), petani as ... Berita Selengkapnya |
| 2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI | Saturday 07 Jan 2012 02:42:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah merencanakan untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri pada 2017 mendatang. Mereka akan diganti dengan mengirimkan tenaga terampil. Hal tersebut diungkapkan Kepala Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Suhartono di Jakarta, Jumat (6/1).
Tenaga kerja ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Siapkan Regulasi Dukung Mobnas | Friday 06 Jan 2012 02:35:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah menjanjikan Indonesia akan memiliki mobil nasional (mobnas) pada 2014 nanti. Masalah mobnas ini mencuat, setelah Walikota Solo Joko Widodo mengganti kendaraan dinasnya dengan mobil buatan pelajar SMK, dengan merk Kiat Esemka.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pemgembangan industri otomotif n ... Berita Selengkapnya |
| Daerah Gunakan Anggaran Lebih Terarah Ketimbang Pusat | Friday 06 Jan 2012 02:23:15 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah pusat sangat mendukung perkembangan ekonomi daerah. Bahkan, pusat menyampaikan rasa salutnya dengan keberhasilan daerah mengelola anggaran. Tapi penggunaan anggaran di daerah lebih baik dan lebih terarah ketimbang pusat.
Hal inilah yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan di daerah lebih signifikan, bil ... Berita Selengkapnya |
| Wali Kota Solo Pamer Mobil Dinas Baru | Tuesday 03 Jan 2012 22:55:53 |
 |
SURAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski sikap pamer, sikap Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo patut diancungi jempol. Pasalnya, ia merupakan pejabat pertama yang mengawali penggunaan mobil produksi anak bangsa, Kiat Esemka. Mobil itu jenis SUV (Sport Utility Vehicle) yang terlihat macho, elegan dan sporty.
Pejabat yang kerap disapa Jakowi in ... Berita Selengkapnya |
| Kebijakan Bailout Century Tidak Tepat Pelaksanaannya | Thursday 29 Dec 2011 20:26:53 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan audit atas pencairan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan bailout tersebut, belum tepat pelaksanannya.
"Dari awal merger (menjadi Bank Century) memang sudah b ... Berita Selengkapnya |
|
|