Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Pemerintah Perlu Dukungan Kebijakan BI | Sunday 15 Jan 2012 23:11:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI atau BI rate pada level 6 persen pada akhir pekan ini. Hal itu diambil atas pertimbangan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

“Tapi upaya BI dari sisi moneter untuk perbaikan ekonomi di dal
...

Konfederasi SP Bersatu Untuk Perkuat Perjuangan Pekerja | Sunday 15 Jan 2012 20:59:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Empat konfederasi serikat pekerja besar membentuk sekretariat bersama (Sekber) di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Jakarta, Kamis (12/1) lalu. Langkah ini diambil untuk memperkuat perjuangan pekerja/buruh dalam mengembangkan usaha bersama.

Keempat konfederasi tersebut, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
...

Nike Akhirnya Mau Bayar Upah Lembur Pekerja | Thursday 12 Jan 2012 23:23:57

NEW YORK (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pekerja PT Nikomas di Serang, Banten yang merupakan salah satu pabrik subkontrak produsen aparel dan sepatu dunia, Nike International Ltd segera mendapatkan ganti pembayaran upah lembur senilai total 1 juta dolar AS atau setera Rp 9,1 miliar..

Pembayaran tersebut diberikan, setelah perwakilan pekerja, Serikat
...

Pemerintah Paksakan Pembatasan Subsidi dan Konversi BBM | Tuesday 10 Jan 2012 20:25:04

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM berlaku mulai 1 April 2012, tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersaman dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi.

“Jika
...

Petani Sesalkan Kenaikan Harga Pupuk Tanpa Sosialisasi | Saturday 07 Jan 2012 23:24:09

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Keresahan petani atas kenaikan harga pupuk makin meluas. Pasalnya, kenaikan itu tidak hanya dirasakan warga di beberapa desa saja, melainkan sudah hampir merata di Kabupaten Jombang. Petani sangat menyesalkan kondisi ini, karena kenaikan itu sama sekali tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Menurut Anas (50), petani as
...

2017, Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI | Saturday 07 Jan 2012 02:42:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah merencanakan untuk menghentikan penempatan pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri pada 2017 mendatang. Mereka akan diganti dengan mengirimkan tenaga terampil. Hal tersebut diungkapkan Kepala Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Suhartono di Jakarta, Jumat (6/1).

Tenaga kerja
...

Pemerintah Siapkan Regulasi Dukung Mobnas | Friday 06 Jan 2012 02:35:07

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah menjanjikan Indonesia akan memiliki mobil nasional (mobnas) pada 2014 nanti. Masalah mobnas ini mencuat, setelah Walikota Solo Joko Widodo mengganti kendaraan dinasnya dengan mobil buatan pelajar SMK, dengan merk Kiat Esemka.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa pemgembangan industri otomotif n
...

Daerah Gunakan Anggaran Lebih Terarah Ketimbang Pusat | Friday 06 Jan 2012 02:23:15

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah pusat sangat mendukung perkembangan ekonomi daerah. Bahkan, pusat menyampaikan rasa salutnya dengan keberhasilan daerah mengelola anggaran. Tapi penggunaan anggaran di daerah lebih baik dan lebih terarah ketimbang pusat.

Hal inilah yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan di daerah lebih signifikan, bil
...

Wali Kota Solo Pamer Mobil Dinas Baru | Tuesday 03 Jan 2012 22:55:53

SURAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski sikap pamer, sikap Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo patut diancungi jempol. Pasalnya, ia merupakan pejabat pertama yang mengawali penggunaan mobil produksi anak bangsa, Kiat Esemka. Mobil itu jenis SUV (Sport Utility Vehicle) yang terlihat macho, elegan dan sporty.

Pejabat yang kerap disapa Jakowi in
...

Kebijakan Bailout Century Tidak Tepat Pelaksanaannya | Thursday 29 Dec 2011 20:26:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan audit atas pencairan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah dalam memutuskan bailout tersebut, belum tepat pelaksanannya.

"Dari awal merger (menjadi Bank Century) memang sudah b
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]