| EkBis |
 |
|
| |
| Zulhas Terbitkan Permendag 31/2023, RR: Pedagang Pribumi Dirugikan! | 2023-10-01 22:05:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai kebijakan larangan penggunaan platform media online atau sosial commerce untuk berdagang tidak tepat.
Kritik tokoh yang akrab disapa RR itu disematkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) yang telah menerbitkan Permendag 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklan ... Berita Selengkapnya |
| Haedar Nashir Tegaskan Ekonomi dan Politik Liberal Bertentangan dengan Nasionalisme Indonesia | 2023-09-09 09:32:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi ekonomi liberal yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang, seyogyanya konsep ekonomi Indonesia dikembalikan pada pondasi awalnya bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi rakyat dan negara hadir untuk memimpin supaya tidak diserahkan ke pasar.
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiya ... Berita Selengkapnya |
| Perjuangan BP2MI Direspon Presiden, Pemerintah Akan Beri Relaksasi Pajak Bea Masuk Barang Milik Pekerja Migran Indonesia | 2023-08-08 11:47:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berjuang mengentaskan berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI). Baru-baru ini lembaga yang dipimpin oleh mantan senator DPD RI, Benny Rhamdani itu mengumumkan respon positif dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui adanya relaksasi pa ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR RI Bamsoet Dorong OJK Segera Dirikan Bursa Kripto Indonesia | 2023-06-19 23:50:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menekankan, seiring telah disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untu ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Lalai, Pengusaha Muda Laporkan sebuah Bank Pemerintah ke Polisi | 2023-06-15 13:03:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang pengusaha muda di Jakarta, David Rahardja melaporkan bank pemerintah ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, David sebagai nasabah merasa dirugikan karena kelalaian pihak bank itu dalam memberi informasi.
Adapun laporan tersebut teregister di Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/2457/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertangg ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Konspirasi Korporasi, Subsidi Kendaraan Listrik Perlu Ditinjau | 2023-05-13 03:03:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal calon presiden Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah.
Kritik Anies ini lantas ditanggapi banyak pihak. Mulai dari bos startup hingga sejumlah menteri. Tak terkecuali Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Direktur ... Berita Selengkapnya |
| Gus Imin Minta DJP Usut Tuntas 9 Juta Hektare Sawit Tak Bayar Pajak | 2023-05-12 01:49:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengusut temuan Menko Marves Luhut Panjaitan, terkait 9 (sembilan) juta hektar perkebunan kelapa sawit yang disinyalir belum membayar pajak. Hal tersebut disampaikannya dalam keteranga ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Inflasi Selama Ramadan dan Idulfitri | 2023-04-11 13:22:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan inflasi, baik selama Ramadan maupun Hari Raya Idulfitri. Ia mengingatkan bahwa tingginya kebutuhan pasar dan terbatasnya suplai yang menyebabkan inflasi, merupakan peristiwa yang terjadi berulang kali setiap tahun.
"Karena inflasi ini ... Berita Selengkapnya |
| Kurniasih Nilai Pemotongan Gaji 25 Persen Buruh Padat Kerja Memberatkan | 2023-03-20 19:57:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemotongan gaji pekerja hingga 25 persen untuk industri padat karya berorientasi ekspor dinilai tidak tepat karena memberatkan pekerja. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemotongan gaji pada industri padat karya jelas akan memberatkan pekerja. Terlebih potongannya cukup besar hingga 25 p ... Berita Selengkapnya |
| Jumlah Penduduk Miskin Hanya Berkurang 220 Ribu, Penanganan Kemiskinan Stagnan | 2023-02-07 09:41:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai penanganan kemiskinan di Indonesia cenderung stagnan. Hal tersebut diungkapkannya merujuk pada perbandingan jumlah penduduk miskin pada September 2022 (26,36 juta orang) dan September 2017 (26,58 juta orang). Sehingga, selisih penurunan penduduk miskin hanya 220 ribu orang.
" ... Berita Selengkapnya |
|
|
