| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 PMI Bermasalah dari Malaysia | 2021-06-28 08:15:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau Warga Negara Indonesia (WNI) katagori kelompok pekerja migran yang rentan dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, Minggu (27/6).
131 PMIB/WNI tersebut merupakan kelompok pemulangan PMI gelombang kedua. M ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan Tarif Tol Semarang - Solo, Politisi PKS: Menambah Beban Rakyat Kecil | 2021-06-27 02:28:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menanggapi rencana kenaikan tarif tol Semarang Solo pada 27 Juni 2021 pukul 00.00 WIB nanti.
"Saya ikut prihatin akan matinya hati nurani pengelola tol Semarang-Solo ditengah pandemi yang sedang naik tajam menghawatirkan masyarakat. Kondisi ekonomi terpuruk, mala ... Berita Selengkapnya |
| Pantas BPK Was-was... Begini Mengkhawatirkannya Utang Pemerintah | 2021-06-25 14:45:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah tidak bisa lagi membayar utang. Per April 2021 saja Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap PDB.
Menurut pandangan ekonom, utang pemerintah memang sudah mengkhawatirkan. Menurut Managing Director Political Eco ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi VI Tolak Opsi Garuda Indonesia Pailit | 2021-06-22 00:55:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir mengatakan bahwa opsi pailit ataupun likuidasi bukanlah pilihan yang tepat bagi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). Oleh sebab itu, fraksinya, Partai NasDem menolak adanya pilihan pailit tersebut.
Menurut Kadir, Garuda Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia. Ia pu ... Berita Selengkapnya |
| Syarief Hasan: UMKM Perlu Mendapat Perlindungan dan Bantuan Di Masa Pandemi | 2021-06-21 12:49:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengungkapkan bahwa UMKM adalah salah satu elemen bangsa yang paling merasakan dampak buruk akibat pandemi Covid-19. Banyak dari industri rakyat tersebut hanya bertahan hidup saja bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Jika hal ini dibiarkan maka kekuatan ekonomi rakya ... Berita Selengkapnya |
| Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023 | 2021-06-11 13:52:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah jangan sampai terlena pada pelebaran defisit melewati 3 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, khususnya pada tahun 2023.
Sebab, kata Hamka d ... Berita Selengkapnya |
| Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi | 2021-06-10 02:51:28 |
.jpg) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan. Menurut Said, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional lew ... Berita Selengkapnya |
| Hingga Desember 2020, Garuda Indonesia Tunggak Gaji Karyawan Rp 326 Miliar | 2021-06-09 12:19:20 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah berupaya menjaga keberlangsungan operasionalnya. BUMN maskapai penerbangan itu sedang dilanda persoalan keuangan dan makin terpukul akibat pandemi COVID-19.
Sebagai respons terhadap tekanan kinerja imbas situasi pandemi, terhitung dari bulan April hingga November 2020, Garuda telah me ... Berita Selengkapnya |
| Utang Terus Bertambah, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Perbaiki Kebijakan Fiskal | 2021-06-03 08:08:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan, dengan kondisi utang tersebut, tidak bisa dikatakan aman. D ... Berita Selengkapnya |
| Tarif ATM Link naik, Wakil Ketua MPR: Semakin Memberatkan Masyarakat Nasabah Bank BUMN | 2021-05-27 01:14:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji kembali rencana menaikkan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Indonesia.
Menurut Syarief Hasan, Himba ... Berita Selengkapnya |
|
|
