| EkBis |
 |
|
| |
| Dukung Perbankan Syariah, Anis Byarwati Ajak BI Jaga Iklim Ekonomi dan Sosial | 2021-07-29 02:57:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi sikap Bank Indonesia (BI) yang menempatkan ekonomi syariah sebagai hal yang penting. Ia mengajak BI sebagai salah satu stakeholder syariah di Indonesia, untuk menjaga iklim ekonomi, politik dan sosial agar kondusif untuk perkembangan ekonomi syariah khususnya perbankan sya ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat | 2021-07-26 01:26:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan aturan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh daerah namun tetap mengedepankan Protokol Kesehatan yang ketat.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Jokowi dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah aspek, baik aspek kesehatan ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah dengan 'Cukong' | 2021-07-23 05:53:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih merespon permohonan pencabutan izin PT Kebun Tebu Mas (KTM) sebagaimana surat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu kepada Menteri Perindustrian. Surat tersebut berisi alasan permohonan pencabutan izin PT KTM antara lain membangun ... Berita Selengkapnya |
| Harga Gabah Anjlok, Johan Rosihan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi saat Pandemi | 2021-07-19 10:42:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada Bulan April 2021 lalu harga gabah mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir. Atas situasi ini, Johan menyatakan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemi untuk membangun r ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi | 2021-07-11 01:46:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.
Demikian disa ... Berita Selengkapnya |
| Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS | 2021-07-10 13:20:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan untuk warga Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 434 formasi tersedia dengan waktu pendaftaran dibuka hingga 21 Juli 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| PPKM Mikro Diperketat, Difokuskan di 43 Kota Kabupaten Non Jawa Bali | 2021-07-06 15:54:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
Apabila dibandingkan kondisi Provinsi ... Berita Selengkapnya |
| Usulan PKS Kurangi Dampak PPKM Darurat: Bansos Diperluas hingga Diskon Tarif PLN | 2021-07-04 21:00:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana Pemerintah akan memberikan tiga jenis bantuan sosial selama PPKM Darurat. Bantuan itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan Bansos t ... Berita Selengkapnya |
| Ekonom Sasmito Hadinagoro: PPKM Darurat Kontraproduktif | 2021-07-02 23:20:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengkritik keras kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembal ... Berita Selengkapnya |
| Masih Ada 64 Juta UMKM Belum Tersentuh Program PEN | 2021-06-30 19:06:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti upaya Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan UMKM. Hal tersebut disampaikan usai Komisi XI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Senin (28/6) lalu. Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makro ... Berita Selengkapnya |
|
|
