| EkBis |
 |
|
| |
| 974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari | 2021-09-17 21:08:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan Warga Negara Asing (WNA) berdatangan ke Indonesia dalam 3 hari. Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 974 orang WNA yang masuk ke RI.
"Sejak penerapan Permenkumham nomor 34 tahun 2021, kedatangan 974 WNA," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sam Fernando, ke ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah | 2021-09-15 11:36:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek besar kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan publik. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menilai sejak awal proyek kereta cepat diprediksi bermasalah.
Menurut Suryadi, hal itu terjadi mulai dari berubahnya calon pelaksana proyek yaitu Jepang ke China yang merupakan suatu keputusa ... Berita Selengkapnya |
| BPK Menemukan Ada Dana PEN Rp147 Triliun Tak Diumumkan Kemenkeu | 2021-09-08 07:57:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.
Mereka menyatakan dari total obyek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menyasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daer ... Berita Selengkapnya |
| Regulasi E-Commerce Sangat Dibutuhkan | 2021-09-04 12:02:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem perdagangan dan transaksi lewat E-Commerce sudah eksis di tengah masyarakat. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai keberadaan regulasinya berupa undang-undang menjadi kebutuhan mendesak, agar masyarakat terlindungi.
Hafisz mendesak DPR dan pemerintah merumuskan regulasi khusus E-Commerce u ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Harus Keluarkan Perpres Guna Capai Target Investasi | 2021-08-30 19:54:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan setingkat Perpres guna membantu Kementerian Investasi bisa merealisasikan target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Selama ini belum ada aturan mengikat terkait hal tersebut, sehingga ia khawatir perbedaan regulasi kement ... Berita Selengkapnya |
| Para Investor PT Hanson Minta OJK Buka Suspend Saham MYRX karena Tidak Berkaitan dengan Benny Tjokro | 2021-08-21 09:39:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para investor PT. Hanson International Tbk (MYRX) meminta OJK membuka suspend saham perusahaan tersebut. Sebab, saham MYRX tersebut telah disuspend lebih dari 18 bulan.
Para investor para investor yang nota banenya pemilik saham MYRX di PT Hanson yakni, Choi Hoon warga negara Korea bersama Jean S.P Nasution, Hefferlie H ... Berita Selengkapnya |
| Slamet Kritisi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Soal Kedaulatan Pangan | 2021-08-18 07:40:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tanggal 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato kenegaraan di depan MPR, DPR dan DPD RI. Beberapa poin yang dibacakan oleh presiden adalah mengenai penanganan pandemi Covid-19 melalui akselerasi pengembangan teknologi kesehatan seperti vaksin dan perbaikan infrastruktur logistik.
Selain itu Jokowi ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Turun Tangan Atasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi | 2021-08-14 21:43:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyelenggarakan Road Show 'Politik Kesejahteraan' bersama warga Kalimantan Selatan (Kalsel)' yang digelar secara virtual. Pada kesempatan itu, masyarakat Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Gus Muhaimin. Beragam aspirasi masyarakat berkenaan denga ... Berita Selengkapnya |
| PKS: Pak Jokowi, Petani Muda Hanya 8 Persen Bukan 29 Persen | 2021-08-11 07:40:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keterangan dan harapan Jokowi bahwa pemerintah akan mendukung regenerasi petani masih sebatas janji. Kondisi faktual yang dirilis oleh Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang.
"Hanya sekitar 8 per ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Revisi Pertumbuhan Ekonomi | 2021-08-01 07:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Postur APBN terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz mengimbau pemerintah merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Bank Indonesia (BI) sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan sebanyak tiga kali.
"Pemerintah masih bertahan ... Berita Selengkapnya |
|
|
